Salam

Tahapan Pemilu jangan Terganggu

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah

Tahapan Pemilu jangan Terganggu
Tribunnews.com
Ilustrasi 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk memfasilitasi penyelesaian polemik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Simeulue periode 2018-2023.

Apabila Bupati Simeuelu, Erly Hasyim, tetap tidak mau melantik komisioner KIP tersebut, maka diminta kepada Plt Gubernur agar melakukan pelantikan tersebut. Demikian antara lain isi surat Dirjen Otda Kemendagri kepada Plt Gubernur Aceh, tertanggal 8 Oktober 2015.

“Diminta kepada sudara (Plt Gubernur) untuk melakukan fasilitasi peresmian anggota KIP Simeulue masa jabatan 2018-2023. Dalam hal Bupati Simeulue tidak melakukan peresmian, diminta kepada saudara untuk segera meresmikan anggota KIP Kabupaten Simeulue dalam kesempatan pertama dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri,” bunyi surat itu yang salinannya diperoleh Serambi, Kamis (11/10).

Seperti diketahui, Bupati Simeuelu, Erly Hasyim, sampai sekarang tidak mau melantik komisioner KIP yang sudah di-SK-kan oleh KPU RI pada 3 Juli lalu. Mereka adalah Chairuzzaman Umar, Mahmud Riad SKep, Isyadin MPH, Nirwanuidin, dan Nuraddin SH.

Alasan bupati, karena ada seorang calon yang menjadi tersangka dan sudah ditahan oleh pihak berwajib. Selain itu ada juga dua anggota KIP itu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mendapat persetujuan darinya selaku pejabat pembina bagi aparatur sipil negara (ASN) di Simeulue.

Surat Kemendagri yang ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Bupati Simeulue, dan Ketua DPRK Simeulue, dikeluarkannya atas pertimbangan pada ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pasal tersebut menegaskan bahwa anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK dan ditetapkan oleh KPU serta diresmikan oleh bupati/wali kota.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Aceh ditegaskan bahwa bupati/wali kota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota paling lambat lima hari setelah menerima keputusan KPU.

Dirjen Otda Kemendagri juga memperhatikan ketentuan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan independen.

Menangapi surat itu, juru bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, menyampaikan bahwa Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah jauh-jauh hari telah memfasilitasi penyelesaian masalah KIP Simeulue dengan mengundang para pihak seperti Bupati, Ketua DPRK, dan Kesbangpol Simeulue.

Bagi kita, persoalan silang pendapat antara Bupati Simeulue dengan Kemendagri harus segera diakhiri. Yakni, pelantikan itu harus segera dilakukan, sehingga tahapan pelaksanaan Pemilu di kabupaten tersebut tidak terganggu.

Perlu diketahui bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, dimana hak-hak rakyat harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu. Jadi, tidak patut jika acara pesta demokrasi ini rakyat justru tidak bisa menikmatinya.

Untuk itu, sekali lagi, kita berharap Plt Gubernur Aceh harus memiliki keberanian untuk melantik anggota KIP Simeulue. Kita yaki, Kemendagri tentu saja sudah mempelajari aturan mainnya, sehingga tidak ada hal yang dilanggar jika pelantikan itu segera dilakukan. Nah?

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help