Rp 3,3 M untuk Mobil Dinas

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara kembali mengusulkan Rp 3,350 miliar

Rp 3,3 M untuk Mobil Dinas
ISMAIL A JALIL, Ketua DPRK Aceh Utara

* Usulan Pemkab dalam KUA-PPAS 2019

LHOKSUKON - Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara kembali mengusulkan Rp 3,350 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati (wabup), serta pengamanan tertutup (pamtup), plus mobil untuk istri bupati. KUA dan PPAS 2019 tersebut sudah diserahkan pemkab dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Aceh Utara pada 27 September 2018.

Kala itu, Bupati yang diwakili Wabup Fauzi Yusuf menargetkan, pendapatan daerah pada tahun 2019 mencapai Rp 1,82 triliun, dengan komposisi pendapatan dari PAD 239 miliar, dana perimbangan sebesar 976 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 614 miliar. Sedangkan jumlah belanja langsung sebesar Rp 1,38 triliun dan belanja tak langsung Rp 442 miliar.

Informasi yang diterima Serambi dari pejabat di kalangan Pemkab Aceh Utara dan DPRK terungkap, kalau dalam KUA-PPAS juga diplot dana Rp 3,350 miliar untuk pengadaan kenderaan/mobil dinas. Dalam KUA-PPAS memang tidak disebutkan secara rinci. Namun, dalam buku Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, justru tertulis secara rinci.

Dalam RKPD disebutkan, dari Rp 3,350 miliar itu akan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur, di antaranya pengadaan mobil bupati Rp 1,5 miliar, mobil wakil bupati Rp 1 miliar, mobil pamtup Rp 450 juta, dan mobil istri bupati Rp 400 juta. “Benar, memang ada usulan pengadaan mobil dinas,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil SE kepada Serambi, Sabtu (13/10).

Tapi, menurut Ketua DPRK Aceh Utara, pembahasan KUA-PPAS 2019 belum sampai ke pengadaan mobil dinas tersebut. “Terkait pengadaan mobil dinas itu, belum pembahasan dua pihak. Pun begitu, kalau kita melihat kondisi keuangan Aceh Utara, sepertinya tidak memungkinkan pengadaan mobil tersebut. Pasalnya, Aceh Utara masih terutang yang mencapai Rp 20 miliar lebih,” ucapnya.

Anggota DPRK Aceh Utara, Dr Zainuddin IBA kepada Serambi juga menyebutkan hal serupa. “Kalau memang ada pengadaan mobil, lebih baik dialihkan saja untuk pembangunan kantor bupati yang berada di kawasan Landing, sehingga kantor tersebut dapat segera difungsikan, tidak terbengkalai lagi. Apalagi, sudah lama sekali belum selesai pembangunannya,” ujar Zainuddin IBA.

Untuk diketahui, pada tahun 2017, Pemkab Aceh Utara juga pernah mengusulkan dana Rp 3,18 miliar untuk pengadaan mobil bupati Rp 1,5 miliar dan untuk Wakil Bupati Rp 800 juta. Sedangkan sisanya untuk pengadaaan mobil pamtup sebesar Rp 880 juta. Namun, saat itu usulan tersebut dibatalkan Pemerintah Aceh ketika proses evaluasi karena Aceh Utara masih banyak terutang.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah (PD) Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Aceh Utara, T Hasansyah SH mengungkapkan, mobil dinas yang sedang digunakan bupati saat ini masih bagus, sehingga tidak mendesak untuk pengadaan mobil baru. Selain itu, ulas dia, masih banyak kebutuhan lain yang harus lebih diprioritas seperti pembangunan Kantor Bupati Aceh Utara di Lhoksukon yang sampai sekarang belum rampung. “Kalau kondisi keuangan sudah sehat, saya pikir memang perlu mobil baru untuk bupati, tapi sekarang tidak memungkinkan,” ulasnya.

Hal serupa juga disampaikan Warga Kecamatan Tanah Jambo Aye, Abdul Rafar. “Kami masyarakat berharap agar Pemkab Aceh Utara fokus penyelesaian utang dan pembangunan kantor bupati, sehingga pemindahan ibu kota tidak berlarut-larut lagi. Untuk itu, kita berharap pengadaan mobil tersebut dibatalkan. Karena banyak persoalan lain yang harus diperhatikan,” tukasr Rafar.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help