Dana Bansos Rp 650 M Memang Wajib Diusut

DANA bantuan sosial (bansos) Rp 650 miliar yang disebut-sebut diberikan Pemerintah Aceh kepada para

Dana Bansos Rp 650 M Memang Wajib Diusut
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Zakaria Saman (Apa Karya) 

DANA bantuan sosial (bansos) Rp 650 miliar yang disebut-sebut diberikan Pemerintah Aceh kepada para mantan kombatan GAM pada 2013 lalu, kini semakin ramai diperbincangkan. Terutama setelah Kajati Aceh, Dr Chaerul Amir MH, di pengujung masa jabatannya, 11 Oktober lalu, saat berkunjung ke Harian Serambi Indonesia melempar “bola panas” bahwa dana tersebut memang ada, tersebar di sebelas dinas, tapi anehnya tidak masuk dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBA 2013.

Polemik tentang dana bansos yang diberikan dalam bentuk hibah ini semakin seru setelah mantan menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Zakaria Saman, angkat bicara di media. Pria tegas tapi humoris yang lebih dikenal dengan panggilan Apa Karya ini kembali mempersoalkan dana Rp 650 miliar yang disebut-sebut diperuntukkan bagi mantan kombatan GAM pada 2013 silam. Ia meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengusut tuntas dana besar yang diduga tak pernah dibuat pertanggungjawaban itu.

Adalah Apa Karya yang pertama mempertanyakan ketidakjelasan uang tersebut saat berlangsung debat kandidat calon gubernur Aceh pada Pilkada 2017. Tapi sampai sekarang, menurutnya, pengusutan uang itu belum jelas, meski sudah dua Kajati berganti. Saat isu itu digelindingkan Apa Karya, Kajati Aceh dijabat Raja Nafrizal MH. Tanggal 12 Oktober lalu, pengganti Raja pun sudah dipindah dari Aceh, yakni Dr Chaerul Amir, tapi tetap belum ada kabar menggembirakan dalam proses pengusutan kasus ini.

Oleh karenanya, kepada Irdam MH, Kajati yang menggantikan Dr Chaerul Amir, kita berharap banyak ada keseriusan dalam pengusutan kasus ini. Mumpung pada masa Kajati Chaerul Amir kasus ini mulai ditelusuri, jadi Kajati Irdam-lah yang kini melanjutkannya dengan tekad dan kinerja yang lebih serius. Jangan sampai isu ini digoreng dari masa ke masa dan dimunculkan tiap kali berlangsung pergantian Kajati atau saat masuk masa kampanye politik.

Pihak Kejati Aceh harus sangat-sangat serius mengusut kasus ini dan tak perlu gentar meski para penerima dana tersebut adalah eks kombatan. Toh tak ada orang yang kebal hukum di negeri ini kan? Ilyas Pase dan Irwandi Yusuf itu dulunya kombatan kan, tapi toh tangan hukum sampai juga ke mereka. Selain itu, ada banyak eks kombatan yang tak merasa menikmati dana tersebut, termasuk Apa Karya selaku mantan Menhan GAM, Din Minimi (sehingga ia sering protes soal ini), juga Fadli Abdullah alias Petrus yang mengaku tak pernah menikmati uang tersebut. Atau jangan-jangan, seperti yang ia tengarai, uang itu bukan dinikmati eks kombatan GAM yang benar-benar berjuang dulunya, tapi justru diolah dan dinikmati oleh mereka yang mengaku eks kombatan justru setelah Aceh damai (pasca-15 Agustus 2005).

Kajati Aceh yang baru wajib menjadikan kasus ini sebagai prioritas pengusutan. Bahkan keberhasilannya memimpin Kejati Aceh sangat ditentukan oleh ada tidaknya tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini dalam waktu dekat. Jangan sampai karena sikap lamban Kejati, ada warga Aceh atau para aktivis antikorupsi yang dalam beberapa hari ke depan melaporkan kasus ini ke KPK dan mereka bisa mendapat hadiah besar seperti dijanjikan Kepala Negara.

Pengusutan kasus ini rasanya tak terlalu rumit. Percayalah. Peristiwanya belum terlalu lama berlalu. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRA yang menyetujui atau setidaknya mengetahui aliran dana ini pada tahun 2013 semuanya masih hidup dan berada di Aceh. Demikian pula para kepala dinas di sebelas dinas yang “dititipi” dana bansos sebesar Rp 650 miliar itu. Sebagiannya malah ada yang masih bertugas di lingkungan Setda Aceh. Jadi, tak susah jika mau diusut. Bahkan lebih aman jika para kadis itu dulu yang diusut.

Selain itu, pihak penerima pun masih banyak yang hidup. Tinggal ditelusuri apakah dana bansos itu diserahkan kepada orang per orang atau melalui paguyuban yang dibentuk eks kombatan GAM, yakni Komite Peralihan Aceh (KPA)? Jika benar melalui KPA, maka lebih mudah mengusutnya, karena kalangan eks kombatan pasti ingat siapa yang memimpin paguyuban itu pada tahun 2013.

Penting juga diusut aspek perencanannya dan siapa-siapa yang terlibat, mengingat dana Rp 650 miliar ini ternyata tak masuk KUA-PPAS. Ini berarti dana tersebut cacat administrasi dan pantas dianggap sebagai “penumpang gelap” dalam APBA tahun 2013. Nah, dengan pemetaan kasus segamblang itu, apa lagi yang membuat Kejati Aceh tak serius mengusut kasus besar ini? Bapak Idram MH bersama jajarannyalah yang pantas menjawab pertanyaan ini atau malah kita harus tunggu KPK yang beraksi?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved