DPRA Usul Program Revitalisasi SMK

Komisi V DPRA membidangi Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mengusulkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh

DPRA Usul Program Revitalisasi SMK
MOHD AL FATAH, Ketua Komisi V DPRA

BANDA ACEH - Komisi V DPRA membidangi Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mengusulkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh untuk membuat program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggul di setiap kabupaten/kota. Ketua Komisi V DPRA, Mohd Al Fatah, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan itu dalam pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh belum lama ini.

“Setiap kabupaten/kota minimal ada satu saja dulu SMK unggul pada tahun 2019 untuk penerimaan siswa tahun ajaran baru 2020. SMK akan menjadi sekolah favorit masyarakat, sebagaimana SMA unggul di beberapa kabupaten, misalnya SMA Modal Bangsa di Aceh Besar dan SMA Fajar Harapan di Banda Aceh,” kata Mohd Al Fatah kepada Serambi, Minggu (14/10).

Untuk program itu, kata Al Fatah, dalam pertemuan dengan pihak Disdik Aceh tersebut, mereka juga sudah mengusul anggaran Rp 50 miliar atau setiap SMK mendapat Rp 2,2 miliar. “Untuk tahap pertama, anggaran sebesar itu rasanya sudah cukup untuk beli peralatan dan rehab gedung bengkel kerja praktik siswa, sehingga pada 2019, target kita setiap kabupaten/kota, ada satu SMK yang direvitalisasi dalam satu cluster, sehingga SMK unggul itu diakui kemampuan lulusannya,” jelas Mohd Al Fatah.

Mohd Al Fatah mengatakan SMK yang direvitalisasi itu adalah sekolah yang peminatnya banyak di daerah, tetapi peralatan praktik masih terbatas. Misalnya SMK jurusan mesin mobil dan sepeda motor di Bireuen dan Langsa, sehingga perlu revitalisasi gedung praktik jurusan mesin dan penambahan alat praktik kerja siswa yang baru (bukan bekas) berupa mesin-mesin injeksi seri terkini yang banyak digunakan masyarakat.

“Begitu juga untuk SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan sejenisnya. Lengkapi alat praktik siswa mulai peralatan manual sampai peralatan yang moderen dan canggih, seperti peralatan pertanian yang sering digunakan para petani di Pulau Jawa, Thailand, Malaysia, dan Eropa,” sebut Al Fatah.

Kemudian, kata Al Fatah, Komisi V DPRA juga sudah mengusulkan anggaran Rp 1,6 miliar untuk 50 guru tamu SMK dengan gaji Rp 2,7 juta/bulan. Para guru dari luar ini nantinya dikontrak untuk SMK unggul tersebut guna memberikan pengetahuan baru kepada siswa. Selanjutnya untuk memberikan lisensi dan akreditasi kepada lulusan SMK, tambah Al Fatah, Disdik Aceh juga perlu melakukan program uji kompetensi sesuai kejuruannya kepada siswa yang sudah lulus.

“Ini sangat penting karena jika ada penerimaan di berbagai perusahaan nasional dan asing, sertifikat hasil tes uji kompetensi kejuruan itu bisa membantu siswa SMK untuk bisa bekerja. Program ini sudah dilakukan di berbagai SMK di Pulau Jawa, terutama Solo dan Bandung. Sedangkan di Aceh selama ini belum,” demikian Mohd Al Fatah.

Dikonfirmasi terpisah kemarin, Kadisdik Aceh, Syaridin, mengatakan usulan dari Komisi V DPRA itu akan disampaikannya kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk penyediaan anggaran. Pasalnya, usulan itu baru disampaikan dalam pertemuan dengan Disdik Aceh belum lama ini, sehingga usulan dana untuk kebutuhan tersebut belum ada dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2019.

“Dasar pemikiran usulan Komisi V itu sangat kuat, yaitu Inpres Nomor 9 tahun 2016. Dalam inpres tersebut dianjurkan kita meningkatkan kemampuan/ketrampilan siswa SMK di masing-masing jurusan. Dinas Pendidikan Aceh sangat mendukung usulan itu karena hasilnya menjadikan lulusan SMK berkompeten dalam bidang jurusan masing-masing,” kata Syaridin. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved