Plt Gub jangan Asal Lantik

Forum LSM Aceh mengingatkan Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, agar jangan asal melantik

Plt Gub jangan Asal Lantik
SERAMBINEWS.COM/SARI MULIYASNO
Sekretaris KIP Simeulue, Mukhsin, menandatangani berita acara serah terima jabatan (sertijab) dari pejabat lama Johardiman, disaksikan Bupati Simeulue Erli Hasim (kanan), Senin (30/7/2018). 

* Terkait Persoalan KIP Simeulue

BANDA ACEH - Forum LSM Aceh mengingatkan Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, agar jangan asal melantik Komisioner KIP Simeulue terpilih. Pelantikan harus melalui kajian yang matang, mengingat masih ada persoalan yang belum selesai.

“Pokok permasalahan KIP Simeulue ini bukanlah sekedar diresmikan atau tidak. Tetapi ada kisruh yang muncul yang hingga sekarang belum selesai,” kata Seretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan kepada Serambi, Minggu (14/10).

Menurut dia, kisruh muncul karena ada dua komisioner KIP terpilih masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dan satu komisioner lainnya berstatus tersangka. Anehnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan memaksakan diri dengan mengeluarkan surat keputusan terhadap calon komisioner bermasalah tersebut.

“Ini yang harus dijawab oleh KPU kepada publik. Kami menilai KPU sering sekali blunder dalam mengambil keputusan. Jangan sampai pelantikan ini menjadi pembenaran atas sikap blundernya KPU,” ungkap Sudirman.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada Plt Gubernur Aceh agar benar-benar mencermati situasi yang ada. Sebab bagaimanapun, keberadaan ASN di tubuh komisioner KIP Simeuleu harus menjadi pertimbangan utama. “Jadi kita minta Plt Gubernur jangan asal melantik sebelum mencermati kondisi yang sebenarnya,” imbuh Sudirman.

Pihaknya memaklumi bahwa proses pemilu yang saat ini sedang berlangsung membutuhkan kehadiran KIP. Tetapi memposisikan KIP pada posisi yang tidak harmonis dengan kepala daerah, juga bukanlah langkah yang bijak. Selain itu, jika tetap dipaksakan melantik, ia khawatir akan timbul persoalan hukum di kemudian hari.

“Bisa jadi persoalan ini bermuara ke pengadilan dan memakan waktu. Sehingga meresmikan KIP Simeulue dalam situasi ini bukanlah penyelesaian masalah yang tuntas, tetapi hanya langkah untuk memenuhi norma semata,” demikian Sudirman Hasan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, untuk memfasilitasi penyelesaian polemik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Simeulue periode 2018-2023.

Apabila Bupati Simeuelu, Erly Hasyim, tetap tidak mau melantik komisioner KIP tersebut, maka diminta kepada Plt Gubernur agar melakukan pelantikan. Demikian antara lain isi surat Dirjen Otda Kemendagri kepada Plt Gubernur Aceh, tertanggal 8 Oktober 2015.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved