Wakaf Uang Tunai Semakin Digarap

Anda ingin berwakaf, namun belum memiliki harta yang selama ini sering dijadikan wakaf, seperti tanah

Wakaf Uang Tunai Semakin Digarap
ZAINAL ARIFIN LUBIS, Kepala BI Perwakilan Aceh

BANDA ACEH - Anda ingin berwakaf, namun belum memiliki harta yang selama ini sering dijadikan wakaf, seperti tanah dan berbagai aset lainnya, maka tak perlu khawatir karena kini wakaf juga bisa dilakukan melalui uang tunai yang semakin digarap pengelolaannya oleh negara.

Hal ini menyusul peluncuran sukuk berbasis wakaf tunai (waqf linked sukuk) oleh Bank Indonesia (BI) bekerja sama Islamic Development Bank (IDB) di akhir pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia di Nusa Dua Bali, Minggu (14/10). Sukuk adalah surat berharga syariah negara ritel.

Namun, secara khusus Serambi baru menerima informasi ini kemarin lewat siaran pers dikirim Kepala BI Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis, yang ikut dalam pertemuan IMF-Bank Dunia sekaligus peluncuran program wakaf tersebut. “Pengembangan wakaf di Indonesia telah memasuki babak baru. Wakaf yang selama ini lebih dikenal dalam bentuk masjid, mushalla, tanah, dan aset fisik lainnya, saat ini telah berevolusi menjadi wakaf yang dapat dikaitkan dengan sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan syariah,” kata Zainal Arifin Lubis.

Zainal menyebutkan peluncuran itu dihadiri Gubernur BI, Perry Warjiyo, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, President of ISDB, Dr Bandar MH Hajjar, Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), M Nuh. Beberapa narasumber tingkat nasional dan internasional ikut memperkaya khazanah mengenai wakaf, di antaranya Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, Dr Mahmoud Mohieldin dari Bank Dunia, Achim Steiner dari UNDP, dan Dr Bello Lawal Danbatta dari IFSB.

Menurut Zainal, sebetulnya diskursus mengenai waqf core principles (tata kelola wakaf) dan konsep waqf linked sukuk sudah diawali sejak 2016 oleh BI. Adapun data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai lebih kurang 4 juta hektare yang tersebar di sekitar 400 ribu titik dengan perkiraan nilai Rp 2.050 triliun, namun potensi ini tidak akan tergarap optimal jika tidak ada pendanaan dan konsep pemanfaatan yang produktif.

“Dengan konsep waqf linked sukuk, diharapkan ada kerja sama yang dibangun antara BWI, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, serta BUMN. Secara singkat, waqf linked sukuk adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka membangun infrastruktur di atas tanah wakaf. Keuntungan dari penggunaan infrastruktur akan dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk nazir yang nantinya akan menyalurkannya kepada mauquf alaih,” jelas Zainal Arifin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sukuk berbasis wakaf tunai ini merupakan terobosan yang dapat diarahkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, yaitu funding gap untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas tanah sebagai salah satu faktor produksi, sekaligus menekan permasalahan kemiskinan dalam satu konsep terintegrasi, dan tanpa memberatkan anggaran belanja daerah.

“Investor sukuk wakaf pun akan meraih dua hal, yaitu hasil investasi sekaligus beramal. Secara umum, partisipan yang hadir dalam acara tersebut menyambut baik launching waqf core principles dan sukuk linked waqf. Para delegasi memberikan apresiasi positif, dan meyakini bahwa peluncuran even ini dapat semakin meneguhkan cita-cita Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia,” ujar Zainal Arifin.

Informasi lain dihimpun Serambi dari berbagai sumber, siapa saja bisa mewakafkan uangnya untuk sukuk berbasis wakai tunai ini, baik perorangan maupun institusi domestik dan dunia. Saat ini, IDB dan beberapa lembaga lainnya di luar Indonesia juga berminat untuk berpartisipasi.

Setelah uang yang terkumpul mencapai batas ditentukan pemerintah, maka Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk. Selanjutnya, nazir bersama pemerintah akan menentukan proyek apa yang bisa dibiayai dengan uang wakaf tersebut, namun tetap mengacu pada pesan pemberi wakaf.

Zainal Arifin Lubis, juga menyebutkan berdasarkan data BWI, Aceh memiliki tanah wakaf 767.869.012 meter persegi (17,61% tanah wakaf nasional) yang tersebar di 24.898 titik. Sebanyak 13.730 di antaranya sudah bersertifikat, sehingga masih ada 11.168 titik menjadi PR BWI dan BPN untuk memastikan sertifikasi tanah wakaf tersebut.

“Nah, dalam konteks wakaf tunai, apabila kesediaan masyarakat untuk berwakaf semakin tinggi, dapat kita hitung betapa besar potensi wakaf tunai yang dapat dikumpulkan mengingat Aceh dihuni lebih dari 90 % penduduk muslim. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu segera dilakukan mengimbau perbankan mendaftarkan diri sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Tunai (PWU),” ujarnya.

Selain itu, juga mengedukasi nazir dan masyarakat agar lebih berkontribusi aktif mengimplementasikan konsep wakaf produktif, sehingga pemetaan potensi tanah produktif, termasuk sertifikasinya dan konsep pengembangannya harus dilakukan paralel. “Kantor BI Perwakilan Aceh berkomitmen mendukung berbagai upaya untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf ini. Realisasi konsep sukuk linked waqf ini diharapkan dapat mewujudkan Aceh yang sejahtera dan berkah,” demikian Zainal Arifin Lubis. (sal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved