CMI: Jaga Damai Aceh

Mantan Presiden Finlandia yang mengetuai Crisis Management Initiative (CMI), Marrti Ahtisaari

CMI: Jaga Damai Aceh
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin bersama anggota DPRA menyambut kunjungan Jaakko Oksanen, Penasihat Senior Presiden Ahtisaari di Gedung DPRA, Kamis (18/10/2018). Jaakko berbincang seputar perkembangan pasca 13 tahun perdamaiaan Aceh dengan Republik Indonesia. SERAMBI/M ANSHAR 

* Perjuangkan Butir MoU melalui Jalur Politik

BANDA ACEH - Mantan Presiden Finlandia yang mengetuai Crisis Management Initiative (CMI), Marrti Ahtisaari, kembali mengirim utusannya ke Aceh untuk memantau kondisi Aceh setelah 13 tahun perdamaian.

Kali ini, Marrti mengutus Senior Advicer (Penasehat Senior) CMI, Jaakko Oksanen dan Minna Kukkonen-Karlender. Pertemuan antara lain dilakukan dengan pihak DPRA/DPRK, Plt Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, serta mantan kombatan GAM.

“Kedatangan kami kali ini untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dunia bahwa perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia masih berlanjut,” kata Jaakko Oksanen dalam pertemuan dengan dengan anggota DPRA, DPRK, dan mantan kombatan GAM di ruang kerja Ketua DPRA, Kamis (18/10).

“Sebagai orang yang pernah terlibat dalam perdamaian Aceh, saya merasa sangat senang dan gembira, karena bisa datang lagi ke Aceh, dalam situasi yang masih damai,” tambahnya.

Ia pun berpesan agar perdamaian yang telah terwujud ini bisa terus dijaga dan dipelihara. Perdamaian Aceh dicapai dengan susah payah dan melalui proses yang sangat panjang dan berat. “Perdamaian ini sudah menjadi milik seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia. Karena itu semua pihak wajib menjaga dan memeliharanya,” ujar Jaakko Oksanen.

Masukan yang ia terima dari DPRA bahwa masih ada butir-butir perjanjian damai MoU Helsinki yang belum terealisasikan, Jaakko Oksanen berpesan agar hal itu terus diperjuangkan, tetapi melalui jalur politik dan hukum. “Kita juga akan menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Martti Ahtisaari,” imbuhnya.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, sebelumnya memang menyampaikan tentang masih adanya butir-butit MoU Helsinki yang belum dilaksanakan Pemerintah Indonesia, seperti soal bendera dan lambang Aceh dan pembagian tanah bagi mantan kombatan GAM. “Kami masih membutuhkan CMI untuk membantu menindaklanjutinya kepada Pemerintah RI,” pinta Muharuddin yang dalam pertemuan itu juga ditemani anggota DPRA lainnya, seperti Iskandar Usman Al-Farlaky, Azhari Cage, Nurzahri, dan Zuriat Supardjo.

Karena itu, Jaakko Oksanen dan Minna Kukkonen-Karlender diharapkan agar ikut melaporkan persoalan tersebut kepada Martti Ahtisaari, dan memediasi kembali pertemuan antara Pemerintah RI dan GAM untuk membahas butir-butir MoU yang belum terealisasikan tersebut. Sebab dikhawatirkan, konflik bisa kembali muncul akibat ketidakpuasan masyarakat atas poin-poin perdamaian yang belum dijalankan tersebut.

Perwakilan CMI kemarin juga melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar di Meuligoe Wali Nanggroe. Hadir dalam pertemuan itu

anggota DPRA, Nurzahri, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Tgk Zulkarnaini Hamzah (Tgk Nie Pasee), Darwis Jeunib, Dr Rafiq, dan mantan ketua BRA Fakturrazi.

Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menyarankan CMI agar tetap mengawal proses perdamaian Aceh hingga tuntas. “CMI harus tetap mengawal proses perdamaian Aceh hingga tuntas, karena sampai saat ini masih ada beberapa poin MoU Helsinki yang belum diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia,” katanya.

Malik Mahmud juga meminta CMI agar kembali melakukan mediasi antara para pihak yang terlibat dalam MoU Helsinki melalui sebuah forum komunikasi. Hal ini perlu dilakukan untuk membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan yang belum terselesaikan dan yang mungkin timbul belakangan.

Nurzahri juga ikut menambahkan tentang pentingnya pembentukan forum komunikasi tersebut. Sebab saat ini, dari sisi UUPA sudah banyak diabaikan dengan aturan-aturan baru, seperti dalam hal pertambangan.

“Dalam hal pertambangan, dengan dikeluarkannya regulasi tentang penanaman modal asing secara nasional, membuat kewenangan pemerintah Aceh dalam sektor pertambangan menjadi hilang dan hal ini sudah mulai memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Ketua Komisi II DPRA ini.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved