Salam

Pak Dewan, Tirulah Filosofi Tukang Rantang

Sebuah pernyataan yang bernada keprihatinan dilontarkan oleh Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Pak Dewan, Tirulah Filosofi Tukang Rantang
Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda mengambil sumpah dan melantik anggota DPRA pengganti antar waktu Hj Nurbaiti A Gani, menggantikan anggota separtainya PPP, Murdani Yusuf dalam sidang paripurna Istimewa DPRA, di Gedung Utama Dewan, Rabu (17/10). 

Sebuah pernyataan yang bernada keprihatinan dilontarkan oleh Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drs H Sulaiman Abda, saat menyampaikan sambutannya pada acara Sidang Paripurna Istimewa DPRA, dengan agenda utama pelantikan Hj Nurbaiti sebagai Anggota DPRA dari PPP, menggantikan posisi Murdani Yusuf, Rabu (17/10) lalu.

Politisi Golkar itu secara terbuka mengatakan, tingkat kehadiran para wakil rakyat tersebut bahkan tak pernah lebih dari 50 persen dari total 81 orang Anggota DPRA.

Selain itu disebutkan, sisa masa tugas anggota DPRA periode 2014-2019 masih ada sebelas bulan lagi, sementara beban tugas masih sangat banyak. Antara lain puluhan Rancangan Qanun (Raqan) Prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2018, sementara sisa waktu sudah sedemikian mepet.

Lebih dari itu juga penuntasan RAPBA 2019 yang dijadwalkan tanggal 30 Nopember mendatang.

Dengan sisa waktu yang ada, sudah hampir pasti akan banyak beban tugas yang tak terselesaikan. Termasuk dalam hal mengejar dead line untuk finalisasi RAPBA 2019.

Kita sambut dengan perasaan miris pernyataan sekaligus--mungkin--curhat seorang Bang Leman (demikian sapaan Sulaiman Abda), yang bisa jadi sinyal ‘lempar handuk’ untuk memenuhi tepat waktu beban tugas tahunan yang menumpuk. Karena kinerja para politisi di lembaga dewan, nyaris ayal ayalan.

Dari pengalaman yang ada, keluhan sorang Sulaiman Abda sebenarnya bukan hanya ada di DPRA. Fenomena itu terasa hampir di seluruh Indonesia, mulai dari bapak dan ibu di DPR-RI Senayan sana, hingga mereka yang mengais rejeki dengan membawa label wakil rakyat di Kabupaten dan Kota.

Bahkan rekan rekan di sekretariat dewan membuat sebuah pepatah yang sangat sinis dan sarkastis, rapat dewan akan penuh jika urusannya teken meneken uang masuk. Kalau hanya sekadar Paripurna, hearing atau pertanggungjawaban reses, hmmmm......piyoooh ilee (tunggu dulu)!

Penyakit malas datang itu bukanlah saat ini saja, tapi sepertinya sudah mendarahdaging sejak lembaga dewan itu ada. Dan kondisi tersebut makin parah, ketika para politisi makin menunjukkan hegemoni mereka atas jajaran eksekutif.

‘Wabah’ itu dulunya malah jarang terdengar ketika negeri ini masih dalam era Orde Baru, dimana rekan rekan legislatif masih diwarnai dengan fraksi TNI/Polri yang notabene punya tingkat disiplin lebih.

Rasanya semua umpatan dan sumpah serapah yang dilontarkan oleh segenap kalangan, atas kemalasan itu, berlalu ibarat disaput angin. Bapak bapak dan ibu ibu yang dipilih dan bekerja dengan bayaran uang rakyat itu, seperti punya pameo, the show must go on (pertunjukan jalan terus), rakyat silakan mengeluarkan isi hati.

Seharusnya, ketika masa tugas di penghujung seperti saat ini, anggota dewan hendaknya memakai filosofi jasa rantangan. Saat masa kontrak rantang hampir berakhir, maka menunya ditambah, agar diperpanjang lagi. Bukan malah menunjukkan kinerja ayal ayalan, sementara kontrak dengan rakyat butuh penambahan.

Kini rakyat tinggal memilih, ‘tukang rantang’ mana yang kontraknya terus diperpanjang tahun 2019 nanti. Agar penyakit malas tak lagi mampir di gedung dewan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved