Opini

Republik Para Penghujat

CUPLIKAN ungkapan bijak dai sejuta umat di atas menarik dicermati ditengah hingar-bingar perpolitikan

Republik Para Penghujat
KOLASE/SERAMBINEWS.COM
Ilustrasi Hoax 

Oleh Adnan

“Beda pilihan boleh, berantem jangan. Beda jagoan silahkan, putus silaturahim jangan. Beda partai monggo, berkelahi jangan.” (KH Zainuddin MZ)

CUPLIKAN ungkapan bijak dai sejuta umat di atas menarik dicermati ditengah hingar-bingar perpolitikan negeri ini. Ungkapan itu hendak mengajak seluruh elemen bangsa ini baik secara personal, kolektif, simpatisan, tim sukses, para pendukung dan pengusung, maupun partai politik agar menjaga kerukunan dalam setiap proses perjalanan demokrasi. Inti demokrasi adalah pesta rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat harus bahagia nan gembira berpartisipasi dalam setiap pesta demokrasi untuk memilih para wakil dan pemimpin mereka. Maka hak rakyat untuk memilih tak boleh dibelenggu, ditindas, diolah, ditekan, dan diintervensi oleh para elite politik. Rakyat wajib merdeka dan bebas dalam memilih.

Maka pesta demokrasi bukanlah ajang perkelahian, pertengkaran, permusuhan, pengkhianatan, dan penghujatan. Politik tuna moral harus dibasmi dalam setiap pesta demokrasi agar output politik memberikan efek signifikan untuk pemajuan dan perbaikan negeri. Tapi, jika elite politik sibuk mempertontonkan politik tunamoral kepada rakyat, maka tak mustahil akan terjadi konflik horizontal dengan sesama anak bangsa yang berbeda pilihan politik. Akibatnya, pesta demokrasi menghasilkan persoalan baru dalam kehidupan sosial (patologis sosial). Padahal harusnya pesta demokrasi dapat meningkatkan gairah dan sugesti kepada rakyat untuk melakukan perbaikan dan pemajuan. Bukan sebaliknya.

Politik bermoral
Pesta demokrasi harus diisi dengan politik moral. Yakni politik yang menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan dalam memilih, norma dan adat-istiadat, budaya lokal (local wisdom), dan nilai-nilai agama (islamic values) dalam setiap pergerakan perpolitikan. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk meraup suara agar memperoleh kursi kekuasaan. Karena itu, intrik-intrik politik yang dapat memecah-belah umat, menghancurkan, menimbulkan konflik horizontal, merusak, dan amoral, hendaknya dihentikan oleh para pelaku politik praktis. Berpolitiklah dengan seni, bukan dengan intervensi dan intimidasi. Politik damai bukan politik hujatan. Politik bermoral bukan politik tunamoral. Siyasah yang bernilai ibadah, bukan siyasah yang mengundang murka Allah.

Sebab, menghujat bukan saja melanggar norma-norma budaya, adat-istiadat, nilai moral suatu bangsa semata. Tapi, menghujat telah melanggar aturan-aturan agama, sebagaimana firman Allah Swt, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Hujurat: 11).

Jadi menghujat merupakan sebuah perilaku amoral yang mengundang murka Allah Swt. Pelakunya diminta segera bertaubat kepada-Nya dengan cara: meninggalkan hujatan dengan penuh kesadaran, menyesal telah menghujat, berjanji tidak mengulangi lagi, dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang dihujat. Bagi manusia beriman musuh yang sesungguhnya hanyalah setan, bukan manusia yang berbeda pilihan politik. Sebab sesama manusia beriman saling bersaudara (ukhwah) laksana saudara kandung (QS. al-Hujarat: 11). Jika datang informasi yang berisi celaan, menyudutkan, memecah-belah, memutuskan silaturahim, dan hoaks, maka periksalah lebih dulu kebenarannya (QS. al-Hujurat: 6).

Historis Nabi Musa as diutus oleh Allah Swt untuk mendakwahi Fir’aun layak menjadi iktibar dalam perpolitikan negeri ini. Sudah dimaklumi, Fir’aun merupakan gelar yang disematkan kepada raja-raja Mesir kuno. Fir’aun pada masa kenabian Musa as bernama Minephtah (1232-1224 SM), anak Ramses II. Ia merupakan seorang raja yang sombong dan angkuh (QS. Ghafir: 29), kejam dan bengis (QS. Yunus: 78 dan asy-Syu’ara: 79), berperilaku zalim (QS. Ghafir: 26), dan musyrik (QS. Yunus: 90-91). Bahkan, ia bukan saja telah berperilaku amoral, tapi mengakui dirinya sebagai Tuhan (QS. al-Qashash: 38, dan An-Nazi’at: 24). Akibatnya, perilaku Fir’aun tersebut telah mendatangkan kemurkaan Allah Swt kepadanya.

Meski demikian, Allah swt memerintahkan Nabi Musa as dan Nabi Harun as untuk mendakwahi Fir’aun dengan bahasa yang lemah lembut, sebagaimana dinukilkan Allah Swt dalam Alquran, “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (QS. Thaha: 44). Secara leksikal layyina berasal dari kata lana, bermakna lemah, lembut, halus, dan lunak. Dalam tafsir Al-Maraghi diungkap bahwa konteks qaulan layyina berkenaan komunikasi dakwah Nabi Musa as mengajak Fir’aun kepada kebenaran dengan menggunakan bahasa yang halus, lemah lembut, dan menyentuh hati. Pun, Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa qaulan layyina bermakna penuh kelembutan.

Penuh kelembutan
Maka dapat disimpulkan bahwa qaulan layyina merupakan bentuk komunikasi Nabi Musa as untuk mendakwahi Fir’aun. Bayangkan saja, Fir’aun telah berperilaku amoral dan mengakui dirinya sebagai Tuhan, tapi Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Musa as untuk berkomunikasi dengan penuh lemah lembut kepadanya. Bukan dengan bahasa penuh amarah dan emosional, beringas, mencela, dan menghujat. Tapi, di negeri ini meski para pemimpinnya tak sebobrok Fir’aun, mereka dipilih melalui pesta demokrasi, disumpah di bawah kitab suci, dan bahkan kadang seagama dan seakidah. Ironisnya, mereka dicaci bukan dikritisi, dihina bukan didakwahi, dipukul bukan dirangkul, diejek bukan diajak, dan dihujat bukan diberi nasihat.

Pun, menjelang pesta demokrasi, semisal pilpres dan pileg, selalu diproduksi informasi hoaks dan basi. Saling menghina, mencaci maki, mencela, dan menghujat sesama anak negeri. Padahal mereka sebangsa, seagama, dan seakidah. Sesama mereka pun kadang saling menjamin surga dan neraka. Pemilih dicuci otak, seakan-akan pilih pasangan ini masuk surga dan pilihan pasangan itu masuk neraka, sebaliknya. Padahal, jagoan yang mereka usung dan dukung saja belum tentu jaminan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di negeri ini masih berada pada level rendahan. Terlalu banyak para penghujat dibandingkan para pemuja dan pemberi apresiasi. Ironisnya, kadang elite politik dan tokoh agama pun masuk dalam jurang ini.

Maka untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini penting dilakukan pencerdasan politik, bukan pembodohan politik. Yakni dengan cara menyebarkan rekam jejak (track record), orientasi kepemimpinan, solusi yang ditawarkan untuk mengurai berbagai persoalan negeri, semisal kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, agama, dan pengabdian para calon selama ini. Jika ini yang dilakukan oleh partai politik, timses, dan simpatisan, maka akan mencerdaskan rakyat dalam menentukan pilihan. Jangan sampai Republik ini menjadi republik para penghujat hanya gara-gara diproduksi informasi basi, hoaks, celaan, cemoohan, dan hujatan kepada para calon pemimpin di Republik ini. Semoga!

* Adnan, S.Kom.I., M.Pd.I., Dosen Bimbingan Konseling Islam (BKI), Sekretaris Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Lhokseumawe, Aceh. Email: adnanyahya50@yahoo.co.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved