Bahas APBA jangan di ‘Menit Akhir’

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2019 sebaiknya secara intensif terus dilakukan pembahasan

Bahas APBA jangan  di ‘Menit Akhir’
TAUFIQ A RAHIM, Akademis

BANDA ACEH - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2019 sebaiknya secara intensif terus dilakukan pembahasan oleh eksekutif dan legislatif. Kedua pihak juga diminta benar-benar fokus terhadap belanja publik Aceh agar pengesahannya tidak di menit-menit terakhir atau di injury time.

Demikian disampaikan oleh pengamat politik dan pemerintahan di Aceh, Dr Taufiq A Rahim kepada Serambi, Jumat (19/10). Dia meminta eksekutif dan legislatif tidak mengulang kebiasaan pengesahan APBA yang saban tahun selalu terlambat dan berdampak pada minimnya serapan anggaran sepanjang tahun penggunaan.

“Kita meminta segera sahkan RAPBA 2019, jangan sampai APBA 2019 disahkan di injury time. Jika pada menit-menit terakhir nanti, biasanya akan ada persekongkolan anggaran,” kata Taufiq.

Selain itu, lanjut Taufiq, jika anggaran belanja disahkan pada menit-menit terakhir, para pembahas juga akan tidak teliti dan cenderung akan ada copy paste anggaran dan program tahun sebelumnya. “Kita khawatirkan juga adanya permainan anggaran,” katanya.

Karena itu, pekerjaan bersama eksekutif dan legislatif (gubernur dan DPRA) ini harus dibantu oleh SKPA yang bertanggung jawab menyelesaikan teknis rancangan dan pelaksanaan pembangunan. “Tujuannya satu, yaitu memperbaiki kehidupan rakyat Aceh. Jangan sampai pejabat kita disibukkan dengan pekerjaan akhir atau kejar tayang akhir tahun,” tutur Taufiq.

Dosen Universitas Muhammadiyah ini juga mengingatkan, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) yang saat ini sedang dibahas juga harus berpihak untuk kebutuhan dan memenuhi kepentingan prinsipil pembangunan publik masyrakat Aceh.

“Jika dibahas cepat dan tepat pasti akan sesuai, tapi jika di akhir-akhir waktu berpotensi korupsi anggaran belanja untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” katanya.

Menurutnya, eksekutif dan legislatif akan memanfaatkan momen injury time dan menjelang tahun politik untuk memanfaatkan peluang anggaran belanja publik milik rakyat untuk kapitalisasi politik. “Alasan itu memperkuat kecurigaan rakyat, persekongkolan pengesahan untuk memanfaatkan anggaran belanja akan berulang lagi,” katanya.

Meski menaruh harapan besar pengesahan RAPBA 2019 agar tidak telat, namun Taufiq pesimis RAPBA 2019 bisa disahkan tepat waktu oleh pemerintah. “Bisa jadi pengesahan RAPBA 2019 akan terlambat lagi atau dilakukan secara terburu-buru untuk kepentingan bersama eksekutif dan legislatif untuk memanfaatkan anggaran belanja RAPBA untuk kepentingan bersama mereka,” katanya.

Apalagi ada alasan pengesahan anggaran akan dilakukan setelah pengesahan Qanun Otonomi Khusus, sehingga ini juga dapat saja dimanfaatkan dengan alasan menunggu pengesahan qanun itu. Dia meminta qanun itu segera diselesaikan dan konsisten tidak diubah-ubah sesuai kepentingan. “Jangan lagi berlama-lama dan jangan sampai ada lagi persekongkolan memanfaatkan anggaran belanja rakyat Aceh yang disahkan pada saat injury time,” pungkas Taufiq.

Qanun Otsus
Secara terpisah, pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi juga sepakat dengan Taufiq A Rahim bahwa RAPBA 2019 harus segera disahkan tepat waktu. Hanya saja, soal qanun pembagian dana otsus yang sedang diselesaikan juga berdampak pada pengesahan APBA 2019.

“Saya sepakat memang harus segera disahkan pada bulan 12, itu soal dimensi waktu. Tapi ini tentu terkait dengan qanun yang sedang disesuaikan kembali, menyangkut dengan kepastian pemkab/pemko soal penerimaan jatah otus, jadi harus disesuaikan dulu dengan ini,” katanya.

Namun, yang paling penting saat ini, kata Rustam, bagaimana komposisi APBA ini harus sesuai dengan kepentingan rakyat Aceh saat ini. “Kita dihadapkan pada situasi yang tidak bagus, ekonomi tumbuh lambat, belum lagi tahun lalu APBA disahkan dengan pergub sehingga daya serap atau penggunaan uang sangat terbatas,” katanya.

Rustam Effendi yakin, RAPBA 2019 bisa disahkan tepat waktu mengingat hubungan antara eksekutif dan legisalatif sudah lebih kondusif, tidak seperti sebelumnya. “Ini yang kita inginkan, hubungan yang membaik antara eksekutif dan legislatif bisa memastikan itu, itu kuncinya. Sekarang sudah sangat kondusif, komunikasi membaik, sudah sangat melunak,” pungkasnya. (dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved