Empat Proyek Jalan Tol dan Dua Bendungan di Aceh Terancam Dicoret

Sejak dicanangkan tahun 2015, sudah tiga tahun, ke-53 proyek itu masih dalam tahap penyiapan, belum terealisasi

Empat Proyek Jalan Tol dan Dua Bendungan di Aceh Terancam Dicoret
Serambi Indonesia
Jalan tol Aceh 

Sangat ia sayangkan situasi tersebut, mengingat keenam proyek itu sudah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 hasil revisi Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

"Saya kira perlu kita carikan solusi dan pertahankan keenam proyek PSN itu, apalagi pembangunannya tidak menggerus sumber dana APBA. Sekarang tinggal kita dorong Pemerintah Aceh agar proaktif melobi pusat agar keenam PSN yang lokasinya di Aceh itu dipertahankan," kata Dr Adli Abdullah yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Adli mencontohkan Sumatera Utara, walau di sana tak ada Dana Otonomi Khusus (Otsus) seperti halnya Aceh, tapi lobi mereka ke pusat  kencang dan proyek PSN yang berada di provinsi tetangga itu selesai dan lancar sehingga dapat membangkitkan  perekonomian daerahnya.

Baca: DPRA Surati Presiden Jokowi terkait Harga Pembebasan Lahan Jalan Tol Aceh, Ini Isinya

Baca: Hasil Liga Spanyol - Real Madrid Tersungkur di Estadio Santiago Bernabeu

"Saran saya, Plt Gubernur Aceh bersama Pimpinan DPRA harus proaktif agar enam PSN itu tidak sampai dicoret dari daftar yang ada," kata Adli.

Menurut mantan sekretaris jenderal Panglima Laot Aceh ini terdapat  223 PSN semasa Jokowi.

Tapi dalam Rakernas Bara JP medio Oktober lalu diinformasikan bahwa 53 PSN akan dikeluarkan dari daftar yang ada.

Baca: Lagi Ramai Tol Jokowi, Zara Zettira Unggah Data Jalan Tol dari Tahun 1978 hingga 2014

Baca: Soal Kelanjutan Proyek Jalan Tol Aceh, Irwandi Yusuf Akan Temui Jokowi dan Sri Mulyani

Berdasarkan informasi yang didapat Adli dari Ketua Umum DPP Bara JP, Sihol Manulang, rintangan yang dihadapi untuk penyediaan proyek PSN itu sebagian besar penyebabnya adalah masalah perencanaan dan penyiapan yang mengambil porsi 38 persen dan pembebasan lahan 36 persen.

Kemudian pelaksanaan konstruksi 12 persen, pendanaan 8 persen, dan perizinan 6 persen, serta kurangnya dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Pemerintah Aceh selaku penguasa wilayah harus serius membantu fasilitasi, mediasi, dan lobi agar semua proyek strategis itu tidak dicoret, sehingga pada gilirannya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh," demikian M Adli Abdullah.

Baca: Lahan Jalan Tol Dihargai Rendah

Baca: Tak Ada Dana, Pembangunan Jalan Tol Aceh tak Bisa Dimulai Tahun Ini

Jika enam PSN itu jadi dicoret, maka berdasarkan catatan Serambinews.com, paket PSN yang tersisa di Aceh hanyalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, waduk Keureuto di Paya Bakong, Aceh Utara, dan waduk Paya Guci di Aceh Barat yang hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. (*)

Penulis: Yarmen Dinamika
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved