TPID Sepakati Langkah Pengendalian Inflasi

Pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Aceh di aula lama Setdakab

TPID Sepakati Langkah Pengendalian Inflasi
Bupati Bireuen H Saifannur S Sos 

BIREUEN - Pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Aceh di aula lama Setdakab Bireuen, Kamis (18/10), menyepakati sejumlah langkah untuk pengendalian inflasi, terutama peran kepala daerah selaku ketua TPID kabupaten/kota. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis dalam rilisnya kepada Serambi, kemarin.

Pertemuan TPID Aceh triwulan III itu turut dihadiri Staf Ahli Plt Gubernur Aceh Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Iskandar Syukri selaku Ketua TPID, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe Yufrizal, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Bupati Pidie, dan sejumlah pejabat perwakilan dari seluruh kabupaten/kota.

Bupati Bireuen, H Saifannur SSos selaku tuan rumah dalam sambutannya mengatakan, sesuai Instruksi Presiden, upaya pengendalian inflasi sudah dilakukan sampai ke tingkat kabupaten/kota. “Di Bireuen, upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan membentuk TPID, pemberian bantuan kepada petani komoditas pangan pokok, pasar murah, dan inspeksi pasar,” jelasnya.

Staf Ahli Plt Gubernur, Iskandar Syukri menekankan, perlunya peningkatan kerja sama pengendalian inflasi untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih baik. “Inflasi Aceh sampai dengan triwulan III tahun 2018, cukup baik di mana inflasi masih berada pada kisaran target inflasi nasional yakni sebesar 3,5 ± 1%,” sebutnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis menyebutkan, kepala daerah selaku Ketua TPID memiliki peran yang strategis dalam pengendalian inflasi daerah yang sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Inflasi tinggi, jelasnya, akan menyebabkan pendapatan ril masyarakat menurun, sehingga standar hidup pun ikut turun. “Inflasi yang tidak stabil juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, baik untuk konsumsi, investasi, dan produksi,” ulasnya.

Sementara itu, beberapa hal yang disepakati dalam HLM TPID Triwulan III-2018 itu antara lain, untuk meningkatkan efektivitas TPID provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun 2018, maka perlu digelar pasar murah. Kesepakatan lainnya, seluruh cold storage yang ada di Aceh perlu diinventarisasi, di mana yang sudah beroperasi perlu lebih dioptimalkan, bahkan ditambah kapasitasnya, sedangkan cold storage yang belum beroperasi perlu diidentifikasi kendala dan dicari solusinya.

Distribusi barang kebutuhan pokok penyumbang utama inflasi Aceh seperti daging ayam, daging sapi, ikan tongkol, cabai merah, bawang merah, udang, dan beras, telur, dan minyak goreng, perlu lebih diprioritaskan. TPID perlu menekan inflasi melalui perbaikan tata niaga beras dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kilang padi di berbagai kabupaten/kota lumbung padi.

Perlu juga dibangun industri hulu-hilir beras dan komoditas terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah. Untuk mengatasi kendala terkait pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG), Bank Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan.(yus)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved