Pemerintah belum Punya Solusi Antisipasi Banjir

Anggota DPR Aceh asal Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, menilai Pemerintah Aceh belum memiliki solusi

Pemerintah belum Punya Solusi Antisipasi Banjir
ISKANDAR USMAN ALFARLAKY,Anggota DPR Aceh 

BANDA ACEH - Anggota DPR Aceh asal Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, menilai Pemerintah Aceh belum memiliki solusi dan strategi untuk mengantisipasi banjir yang setiap tahun dampaknya semakin luas. “Selama ini, program pemerintah masih sebatas memberi bantuan saat bencana. Sementara program untuk mengantisipasinya hampir tidak ada,” katanya, Minggu (21/10).

Padahal menurutnya, bencana banjir bisa diprediksi dan bisa diantisipasi dengan cara pemulihan hutan, melakukan normalisasi sungai-sungai besar, dan menyiapkan sistem peringatan dini saat memasuki musim penghujan untuk kawasan-kawasan langganan banjir.

Iskandar mencontohkan, banjir yang melanda kawasan barat-selatan Aceh, banjir di Matang Kuli-Aceh Utara, Aceh Timur, serta Tamiang dan Langsa, merupakan wilayah yang setiap tahun menjadi langganan banjir. Seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal sebelum bencana itu datang. Agar masyarakat menjadi lebih siap dan secara bertahap dampak banjir bisa dikurangi.

“Banjir selalu melanda kawasan yang sama setiap tahunnya, dan hingga kini belum ada solusi konkret dari Pemerintah Aceh untuk mencegah banjir terulang di suatu kawasan,” kata Iskandar yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA ini.

Menurutnya, upaya pemerintah dan relawan dalam menyaluran bantuan kepada masyarakat memang patut diapresiasi. Namun pemerintah melalui instansi terkait seharusnya merancang program berkesinambungan untuk mengatasi banjir dan longsor di wilayah yang rawan.

“Sejumlah sungai-sungai besar di Aceh harus dikeruk. Demikian juga daerah yang rawan longsor harus dipetakan dan dibuatkan langkah antisipasi sejak dini. Sehingga bisa mencegah jatuhnya korban jiwa dan harta,” ujarnya.

Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky juga mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan alih fungsi lahan terus terjadi di kawasan hutan yang menjadi wilayah tangkapan air. Padahal, sejumlah pihak sudah mengingatkan, bahkan membantu upaya penyelamatan hutan untuk mencegah dampak buruk bagi masyarakat.

Namun kenyataannya, kegiatan penebangan liar terus berlangsung, kegiatan penambangan di kawasan hutan juga masih dibolehkan, bahkan izinnya terus diperbarui.

Selain itu, perubahan fungsi hutan menjadi kebun juga sering mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh sendiri, tanpa memperhatikan daya dukung kawasan tersebut. Sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tak pernah berhenti menghadapi bencana yang sama dengan dampak yang semakin parah setiap tahunnya.

“Kami berharap Pemerintah Aceh tidak membiarkan alih fungsi hutan terus terjadi tanpa memperhatikan potensi bencana banjir dan longsor yang setiap tahun dihadapi masyarakat,” ungkapnya.(rel/yat)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved