Opini

Merawat Damai, Memperkuat Otsus

PASCAKONFLIK Aceh, sejak tiga belas tahun silam (2005-2018), kata damai dan otonomi khusus (otsus)

Merawat Damai, Memperkuat Otsus
Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud, Ketua DPRA Muharuddin, Pangdam IM Mayjen TNI Moch Fachrudin, Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak, Kajati Aceh Raja Nafrizal memukul rapai pada peringatan 12 tahun MoU Helsinki di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Selasa (15/8/2017). SERAMBI/M ANSHAR 

Oleh Amrizal J. Prang

PASCAKONFLIK Aceh, sejak tiga belas tahun silam (2005-2018), kata damai dan otonomi khusus (otsus), menjadi dua kata yang saling berkorelasi dan mengisi perjalanan kehidupan di Aceh. Tanpa perdamaian tidak akan ada otsus dan sebaliknya tanpa kompensasi otsus, perdamaian akan sulit terwujud. Oleh karenanya, untuk keberlanjutan pembangunan Aceh, damai dan otsus ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga, komitmen dan konsistensi pemerintah pusat dan pemerintahan Aceh menjadi niscaya.

Karena bagaimanapun, memperjuangkan dan menjaga otsus Aceh bagian dari perang (konflik) dalam bentuk lain. Sebagaimana mengutip Von Clausewitz (2007), bahwa perang (konflik) sebagai continuation of politics by other meaning (kelanjutan politik dengan cara-cara lain). Sebaliknya, masa damai merupakan masa mempersiapkan diri menghadapi kelanjutan perang (konflik) dalam bentuk lain. Oleh karenanya, kedatangan pihak CMI (Crisis Management Initiative) ke Aceh pada Kamis, 18 Oktober 2018 lalu, merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral CMI dalam mengawal perdamaian Aceh.

Menurut Senior Advicer (Penasihat Senior) CMI, Jaakko Oksanen dan Minna Kukkonen-Karlender, dalam pertemuan dengan DPRA/DPRK, Plt Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, serta mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengatakan kedatangannya adalah untuk memberi jawaban kepada dunia bahwa perdamaian antara GAM dengan pemerintah pusat masih berlanjut dan berharap kepada semua pihak wajib menjaganya (Serambi, 18/10/2018).

Politik dan hukum
Hal yang menarik dalam pertemuan tersebut adalah ketika Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe, terutama DPRA, menyampaikan belum terealisasinya beberapa butir MoU Helsinki dan turunan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun secara diplomatis, Jaakko Oksanen, menjawab akan menyampaikan kepada Presiden Martti Ahtisaari dan berpesan kepada pemerintahan Aceh agar terus memperjuangkan melalui jalur politik dan hukum. (Serambi, 19/10/2018).

Apa yang disampaikan oleh DPRA adalah realitas, sehingga otsus tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, terutama terhadap regulasi khusus Aceh. Ditambah lagi, beberapa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) turunan UUPA tidak sinkron dengan UUPA, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid).

Meskipun, yang disampaikan CMI bersifat moral, meminta Aceh memperjuangkan melalui proses politik dan hukum, namun menjadi kekuatan. Inilah yang dimaksud “damai merupakan kelanjutan konflik dalam bentuk lain”. Untuk itu, dalam konteks hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan Aceh, perlu adanya kebersamaan paradigma berpikir dalam memperjuangkan kekhususan antara Pemerintah Aceh, DPRA dan elemen masyarakat, serta political will pemerintah pusat agar segera merealisasikan butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA.

Bagai gayung bersambut sebelum kehadiran CMI ke Aceh, Pemerintah Aceh sudah melakukan komunikasi dan menyurati pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk membicarakan keberlanjutan realisasi dan sinkronisasi PP dan Perpres otsus dengan UUPA. Sehingga, pada 15-17 Oktober 2018 lalu, di Jakarta, Kemendagri, melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda), melakukan Rapat Fasilitasi dan Evaluasi Implementasi Otsus Aceh, mengundang Pemerintah Aceh, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan keistimewaan Aceh, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanahan, Ketua MAA, Karo Tata Pemerintahan, Karo Hukum, dan Tim Pengawalan Otsus. Sementara, dari pemerintah pusat selain dari Kemendagri, juga hadir dari Kemenkumham, dan Kementerian ATR/BPN.

Dalam rapat tersebut, Pemeritah Aceh menyampaikan tiga substansi secara umum: Pertama, penuntasan turunan UUPA yang belum ditetapkan, yaitu: 1) PP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Aceh (Pasal 43 ayat (6) UUPA); 2) PP tentang Standar, Norma, dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan PNS Aceh/Kabupaten/Kota (Pasal 124 ayat (2) UUPA); 3) PP tentang Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan (Pasal 251 ayat (3) UUPA); dan, 4) Peraturan Menteri atau non-kementerian sebagai peraturan teknis urusan-urusan pemerintahan tentang Norma, Standar, dan Prosedur.

Kedua, ketidaksingkronan substansi PP dan Perpres dengan substansi UUPA, sehingga perlu direvisi, yaitu: 1) PP No.3/2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh; dan, Perpres No.23/2015 tentang Pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA) dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota; dan, 2) penggunaan dan penambahan nomenklatur untuk peraturan teknis (peraturan menteri atau non-kementerian), selain nomenklatur “Norma, Standar, dan Prosedur” ditambah lagi “Kebijakan dan Kriteria”.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved