Salam

Penyaluran BBM Bersubsidi Perlu Disosialisasikan Lagi

PT Pertamina menjatuhkan sanksi kepada tujuh Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) di Aceh karena

Penyaluran BBM Bersubsidi Perlu Disosialisasikan Lagi
AWAN RAHARJO, Marketing Branch Aceh PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina menjatuhkan sanksi kepada tujuh Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) di Aceh karena menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada yang tidak berhak dan dengan cara yang salah. Ketujuh SPBU “nakal” itu dihentikan pasokan biosolar bersubsidi selama 30 hari serta harus membayar selisih harga BBM bersubsidi yang telah dijual kepada pihak-pihak menggunakan jerigen dan drum. Ke tujuh SPBU nakal yang dijatuhi sanksi tersebut berada di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya (Abdya), Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Tengah.

Kita apresiasi sikap tegas Pertamina terhadap para pengusaha SPBU yang selama ini telah mengeruk keuntungan besar dengan menjual BBM murah jatah rakyat kecil kepada kalangan tak berhak dengan cara yang salah pula. Akan tetapi, masalah BBM bersubsidi di Aceh bukan hanya soal kenakalan para pengelola SPBU, tapi ada beberapa masalah lain yang harus disikapi lagi oleh Pertamina.

Persoalan itu antara lain soal pasokan BBM bersubsidi yang memang terindikasi belum sesuai kebutuhan masyarakat. Ini terlihat dari antrean panjang di hampir semua SPBU setiap kali tersedia premium atau solar bersubsidi. Yang menyakitkan, terkadang sudah antre hampir satu jam, tiba-tiba petugas bilang Premium habis. Dan, itu sering sekali terjadi. Apalagi, di hampr semua SPBU hanya tersedia satu pompa untuk BBM bersubsidi.

Kemudian, soal siapa saja yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi kelihatannya masih belum jelas dan belum tegas. Sehingga, kendaraan-kendaraan yang mestinya tak berhak tapi malah diberi BBM bersubsidi. Sebaliknya, ada kendaraan-kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi, tapi malah tidak diberi oleh pihak SPBU.

Oleh karena itu, soal siapa yang berhak dan tidak berhak mengonsumsi BBM bersubsidi ini, pihak Pertamina perlu melakukan gerakan sosialisasi kembali baik kepada masyarakat maupun kepada pengelola SPBU. Jika perlu, PT Pertamina bersama Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota menetapkan kendaraan-kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi, misalnya dengan memberi “cap” khusus kepada setiap kendaraan dimaksud dan lain-lain.

Demikian pula kepada unit usaha yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi, perlu diberi kartu dan jerigen atau drum khusus untuk bisa membeli BBM berharga murah. Dan, ditunjuk juga SPBU mana yang boleh menjual BBM bersubsubsidi kepada mereka. Jatah BBM bersubsidi kepada mereka juga ditentukan perhari sehingga bisa menutup peluang penyelewengan BBM bersubsidi. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved