Toke Seu’um Minta Silpa Otsus Dikelola Daerah

Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE atau Toke Seu’um, meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah

Toke Seu’um Minta Silpa Otsus Dikelola Daerah
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NASIR
Wali Kota Langsa Usman Abdullah 

LANGSA - Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE atau Toke Seu’um, meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, agar sisa lebih anggaran atau silpa dari proyek-proyek yang dibiayai dana otonomoi khusus (otsus) tahun 2018 jatah kabupaten/kota, dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Hal itu disampaikannya Senin (22/10), menyikapi terancamnya target penyelesaian proyek-proyek strategis, akibat keterlambatan proses tender proyek otsus jatah pemerintah/kota di panitia lelang (tender)/ULP Pemerintah Aceh.

“Kami berharap Plt Gubernur mengambil keputusan secara adil dan bijaksana, agar silpa dari proyek-proyek otsus di kabupaten/kota diberikan untuk dikelola Pemkab/Pemko. Jangan silpa otsus ini dijadikan silpa APBA,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah kabupaten/kota sangat beralasan meminta pengelolaan silpa dana otsus ini, karena tingginya silpa dari otsus ini atas kesalahan atau keterlambatan proses tender di ULP Aceh, yang berdampak tidak terkejarnya penyelesaian secara tepat waktu proyek pembangunan dari dana otsus di daerah.

Bahkan, ada anggaran proyek yang harus dipangkas dan item pekerjaannya dikurangi. Karena waktu yang tersisa hanya berapa bulan lagi. Seperti di Kota Langsa, Toke Seu’um mencontohkan, proyek pembangunan menara di hutan mangrove Kota Langsa yang awalnya telah disetujui Rp 15 miliar, terpaksa dipangkas menjadi Rp 6 miliar, karena keterlambatan tender di ULP Pemerintah Aceh.

Sehingga pekerjaan menara mangrove ini dikurangi dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan tender proyek dari otsus tahun 2018 ini, baru saja selesai dilakukan. Bahkan kini rekanan pemenang baru melakukan pekerjaan awal.

Selanjutnya pengadaan tanah pembangunan pelebaran simpang Gampong Sungai Paoh (Jalan Medan-Banda Aceh) dwngan menggunakan data otsus senilai Rp 1,4 miliar lebih, juga terancam gagal. Karena hingga kini tidak ada realisasinya dari pihak di Pemerintah Aceh.

Dari dua proyek itu saja, jumlah silpa-nya sudah mencapai Rp 10 miliar lebih. Belum lagi ditambah proyek-proyek lain yang juga terancam tidak selesai dikerjakan secara tepat waktu oleh rekanan.

“Karena itu saya berharap Plt Gubernur mengizinkan agar silpa tersebut dimasukkan ke silpa APBK. Silpa itu sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan daerah. Apa lagi, anggaran silpa Otsus ini juga hak kabupaten/kota, karena dari sisa lebih anggaran proyek otsus jatah daerah,” jelasnya.

Menurut Toke Seu’um, pemberian pengelolaan silpa otsus ini secara aturan perundang-undangan juga dibenarkan dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, melalui Peraturan Gubernur (Pergub). “Sekarang yang menjadi persoalan, apakah Plt Gubernur mau menerbitkan Pergub itu atau tidak,” tukasnya.

Wali Kota Langsa ini juga menegaskan, apabila Pemerintah Aceh tidak memberikan pengelolaan silpa otsus ini ke daerah, secara tidak langsung berarti Pemerintah Aceh telah menzalimi pemerintah kabupaten/kota. Karena silpa otsus yang jumlahnya fantastis ini, terjadi bukan dari kesalahan pemerintah daerah.

Melainkan kesalahan yang terjadi di tingkat Pemerintah Aceh, yang jelas-jelas sangat terlambat dalam melakukan tender atau lelang sejumlah proyek-proyek otsus tahun 2018, yang telah jauh hari diusulkan dan menjadi hak-hak kabupaten/kota di Provinsi Aceh ini.

“Saya percaya, Plt Gubernur memiliki itikad baik, adil, serta bijaksana, menyikapi silpa otsus dari proyek-proyek yang menjadi hak daerah tahun 2018 ini,” harap Toke Seu’um.

Selain persoalan silpa itu, Plt Gubernur juga harus mengambil kebijakan untuk mengeluarkan aturan, guna perpanjangan waktu kepada rekanan agar bisa menyelesaikan pekerjaan proyek-proyek otsus yang terlambat ditender di ULP Pemerintah Aceh tersebut.

Bila dari waktu yang ditetapkan itu ternyata pekerjaan tidak juga selesai, Plt Gubernur bisa mengambil kebijakan melalui Pepres Nomor 4 tahun 2015, Pasal 93 ayat (1a). “Pasal ini memberikan solusi penyelesaian masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yaitu dengan membolehkan perpanjangan kontrak melewati batas akhir tahun anggaran,” sarannya.(zb)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved