Mantan Tapol Napol Tagih Lahan Pertanian

Sejumlah mantan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) mendatangi Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

Mantan Tapol Napol Tagih Lahan Pertanian
MUHAMMAD, Ketua Mantan Tapol Napol Aceh

BANDA ACEH - Sejumlah mantan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) mendatangi Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Senin (22/10), untuk mempertanyakan jatah alokasi tanah pertanian sebagaimana ditulis dalam nota perjanjian perdamaian Aceh (MoU Helsinki), 13 tahun lalu.

Ketua Tapol Napol Aceh, Muhammad kepada Serambi, Senin (22/10), berharap butir-butir MoU tersebut segera direalisasikan. “Kami menuntut hak tapol napol sesuai prosedur. Kami sudah menyerahkan database pada 2017 semasa ketua, Said Fakrurazzi,” katanya.

Muhammad menyebutkan, dalam nota kesepahaman antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani 15 Agustus 2005, disebutkan Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak.

Penjabaran secara khusus untuk tapol napol mengenai alokasi tanah pertanian disebutkan pada huruf b), yaitu semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

Muhammad menjelaskan, kehadiran pihaknya ke Kantor BRA untuk mempertanyakan sejauh mana proses pengurusan alokasi tanah untuk tapol napol, mantan GAM, dan semua masyarakat sipil yang terdampak konflik.

Tapi pihaknya terkejut karena dokumen mereka yang pernah diserahkan tahun 2017 sudah hilang dan Ketua BRA yang baru, M Yunus, meminta mereka membuat dokumen baru.

“Dulu saat pergantian ketua kan ada serah terima aset kantor, kok bisa dibilang hilang dokumen. Dokumen yang kita masukan dulu ada 1.500 orang, namun sekarang sudah diminta untuk buat database dari nol lagi untuk pendataan ulang,” ujar Muhammad yang sedikit merasa kesal.

Apabila alokasi tanah pertanian untuk tapol napol tidak direaliasasi, lanjutnya, pihaknya sudah sepakat untuk mendatangi Gubernur Aceh, DPRA, dan Kemenkumham Aceh. Muhammad menyatakan bahwa dokumen pihaknya selaku tapol napol terdata dengan akurat di Kemenkumham.

Ketua BRA, M Yunus yang dihubungi Serambi meminta semua tapol napol, pasukan GAM, dan masyarakat sipil yang terdampak konflik untuk bersabar dulu karena pihaknya sedang memverifikasi tanah di daerah dan melobi pendanaan ke pemerintah pusat. Sedangkan di BRA sendiri saat ini tidak ada anggaran untuk pengadaan tanah.

“Setelah kita memverifikasi tanah secara valid, baru berani kita meminta apakah ke Jakarta. Sebab kalau tidak jemput dana itu, maka BRA tidak ada uang. Makanya hari ini saya sedang usahakan untuk itu (verifikasi tanah dulu dan cari dana). Kalau boleh mereka bersabar dulu,” katanya.

M Yunus mengungkapkan ada 62 ribu penerima alokasi tanah pertanian yang sudah diverifikasi belum mendapatkan apapun hingga saat ini. “Saya selaku ketua hari ini wajib bertanggung jawab. Saya sekarang sedang berusaha dengan menjumpai perwakilan Swedia dan Kanada untuk mencari pendanaan,” ujar dia.

Mengenai dokumen tapol napol yang sudah hilang, M Yunus mengatakan bahwa semua dokumen itu sudah bercampur-campur dengan dokumen lain dalam satu gudang dan tidak mungkin dicari lagi. Karena itulah, M Yunus membuat verifikasi data ulang hanya dengan selembar kertas.

Dia juga meminta pemerintah pusat untuk ikut bertanggung jawab untuk mengalokasikan tanah untuk mantan kombatan, tapol napol, dan masyarakat sipil terdampak. Karena yang membuat komitmen dulu adalah pemerintah pusat. “Kalau pemerintah pusat tidak membantu BRA, darimana uang, kalau kita berharap pada APBA, paling-paling hanya diberi untuk gaji orang kantor,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved