Opini

Mewujudkan Kedaulatan Bangsa Melalui GPN

PADA Juli 2018 lalu, tersiar kabar mengenai kemungkinan Amerika Serikat (AS) menerapkan perang dagang

Mewujudkan Kedaulatan Bangsa Melalui GPN
insco.co.id

Oleh Teuku Munandar

PADA Juli 2018 lalu, tersiar kabar mengenai kemungkinan Amerika Serikat (AS) menerapkan perang dagang terhadap Indonesia, sebagaimana yang dilakukan kepada Tiongkok. Sinyal perang dagang tersebut muncul setelah AS melakukan evaluasi terhadap kebijakan impornya kepada Indonesia yang selama ini telah menikmati fasilitas atau hak istimewa atas produk-produk yang diekspor ke AS, yang dikenal dengan GSP (Generalized Sistem of Preferences). Sebagai penerima GSP, Indonesia mendapatkan tarif bea impor khusus dari AS yang besarannya lebih rendah dari tarif yang berlaku umum sesuai aturan WTO (World Trade Organization).

Tidak hanya Indonesia, GSP hingga saat ini sudah dinikmati oleh 112 negara merdeka dan 17 teritori sejak pertama kali diterapkan pada 1974. Tercatat lebih dari 5.000 produk yang masuk dalam list GSP. Satu pertimbangan AS meninjau kembali pemberian GPS terhadap Indonesia adalah akibat implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam sistem pembayaran Indonesia. GPN dianggap menghambat bisnis perusahaan asal AS yang selama ini bergelut dalam sistem pembayaran, yaitu Visa dan Mastercard. Apa dan bagaimana sih GPN tersebut, sehingga membuat Donald Trump “gerah” dan merasa dirugikan negaranya.

Ditata ulang
GPN adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai channel pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronis. Dengan adanya GPN, infrastruktur sistem pembayaran ditata ulang melalui penyelenggaraan Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Services. Ketiga lembaga tersebut pada intinya bertugas untuk memastikan terselenggaranya sistem pembayaran yang memiliki interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) antara instrumen pembayaran (Kartu ATM, Debit, Kartu Kredit, Uang Elektronik berbasis Chip), kanal pembayaran (a.l. mesin ATM, EDC, Payment Gateway) dan switching (pemroses transaksi), yang diproses secara domestik, serta memperhatikan kebutuhan operasional industri dan aspek perlindungan konsumen.

Sebelum ada GPN, masih terdapat fragmentasi (terpecah-pecah) dan inefisiensi dalam transaksi pembayaran di Indonesia. Selain itu platform sistem pembayaran yang ada masih bersifat eksklusif sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani antar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Sebagai contoh, sebelum ada GPN masyarakat pemegang kartu ATM/Debit Bank A hanya bisa bertransaksi menggunakan kartunya di penjual barang/jasa (merchant) yang menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik Bank A. Begitu juga halnya bagi pemegang kartu ATM/Debit Bank B. Sehingga kartu ATM/Debit Bank A tidak bisa digunakan pada mesin EDC Bank B. Maka tak heran bila kita sering melihat banyaknya mesin EDC yang terpajang di counter kasir sebuah pusat perbelanjaan, dengan berbagai merk bank pemilik mesin EDC.

Setelah GPN diimplementasikan, maka setiap kartu ATM/Debit yang memiliki logo GPN, dapat digunakan untuk bertransaksi pada mesin EDC atau ATM yang terdapat logo GPN, tidak peduli siapa bank penerbit kartu maupun pemilik mesin EDC tersebut. Selain itu, dengan mengusung konsep interkoneksi dan interoperabiitas, GPN memungkinkan transaksi elektronik diproses secara domestik. Sebelumnya proses transaksi melalui prinsipal asing, seperti Visa dan Mastercard dilakukan di Singapura, sehingga data transaksi domestik tercatat di luar negeri.

Secara umum, Bank Indonesia menyebutkan setidaknya terdapat lima manfaat dari implementasi GPN, yaitu: Pertama, kemudahan bertransaksi dengan fitur dan layanan yang terstandardisasi, karena industri sistem pembayaran harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Lembaga Standar GPN. Kedua, efisiensi dalam biaya pemrosesan karena dilakukan secara domestik. Ketiga, kemudahan akses bagi masyarakat karena kanal pembayaran yang tersedia dapat memproses seluruh kartu. Keempat, pemrosesan transaksi di dalam negeri menciptakan keamanan nasional dari sisi sistem pembayaran. Dan, kelima adalah penyimpanan data dan informasi transaksi lebih terjaga.

Saat ini Bank Indonesia baru mengimplementasikan GPN pada kartu ATM/Debit, yang merupakan satu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Indonesia. APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM (Automated Teller Machine) dan/atau kartu debet. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah kartu ATM/Debit yang telah diterbitkan hingga September 2018 sebanyak 154,5 juta kartu. Sementara jumlah transaksinya mencapai hingga Rp 570 triliun, dengan porsi penggunaan untuk transfer sebanyak 55%, tarik tunai 41%, dan belanja 4%. Setiap tahunnya transaksi menggunakan kartu ATM/Debit menunjukkan peningkatan, seiring dengan bertambahnya masyarakat yang memilih transaksi nontunai dalam beraktivitas ekonomi.

Sangat tepat
Melihat tren perkembangan tersebut, maka sudah sangat tepat bila GPN diimplementasikan di Indonesia, karena manfaat yang dihasilkan dari transaksi non tunai dapat dinikmati oleh masyarakat, industri, serta pemerintah. Sebelum ada GPN, setiap tahunnya tidak kurang dari dua triliun Rupiah uang yang harus dibayarkan PJSP Indonesia ke prinsipal asing untuk fee pemrosesan transaksi kartu ATM/Debit.

Selain itu, manfaat lainnya adalah biaya transaksi nasabah di mesin EDC atau yang dikenal dengan istilah MDR (Merchant Discount Rate) bila menggunakan GPN menjadi lebih rendah dibandingkan melalui prinsipal asing. Efisiensi yang didapatkan oleh PJSP tersebut nantinya juga akan diteruskan kepada nasabah, diantaranya berupa penurunan biaya administrasi kartu yang dibebankan kepada nasabah.

Implementasi GPN juga mendorong Indonesia agar lebih mandiri dalam pengelolaan sistem pembayaran. Ketergantungan terhadap asing akan semakin berkurang sehingga dapat memitigasi kerentanan perekonomian nasional. Salah satu pengalaman yang dapat dipetik dan menjadi pelajaran bagi Indonesia adalah sebagaimana yang terjadi di Rusia pada 2014 lalu. Saat itu Amerika Serikat mengenakan sanksi berupa pembekuan layanan kartu kredit oleh Visa dan Mastercard terhadap Rusia pasca-agresi dan pendudukan Rusia atas Crimea yang merupakan wilayah Ukraina.

Meskipun menurut Rusia pembekuan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomiannya, namun dampak lainnya yang timbul adalah penurunan rating internasional oleh lembaga rating S&P dan Fitch terhadap proyeksi ekonomi Rusia, dari level stabil menuju negatif. Bila Rusia saja sebagai negara dengan teknologi sistem pembayarannya lebih baik dari Indonesia bisa terdampak sedemikian rupa akibat pembekuan layanan Visa dan Mastercard tersebut, bagaimana jadinya bila hal tersebut terjadi pada Indonesia, kemungkinan bisa lebih buruk dampaknya.

Nah, bila sudah tau manfaat dan keuntungannya, maka tidak usah ragu lagi untuk menukar dan menggunakan kartu berlogo GPN. Mari kita dukung satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian nasional serta menjaga kedaulatan bangsa.

* Teuku Munandar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh. Email: teuku_m@bi.go.id

Tags
GPN
ATM
Uang
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved