Apa Hukumnya Membakar Bendera Bertuliskan Kalimat Tauhid? Ini Penjelasan Ulama Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Peristiwa pembakaran bendera bertuliskan dua kalimah syahadat pada perayaan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, 22 Oktober 2018, menimbulkan polemik di sejumlah kalangan.

Dilansir Kompas.com, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ( GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas meminta maaf jika peristiwa pembakaran bendera oleh oknum Banser dalam peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat, menimbulkan kegaduhan publik.

"Bahwa saya Ketua Umum GP Ansor atas nama organisasi dan seluruh kader meminta maaf kepada seluruh masyarakat jika apa yang dilakukan oleh kader-kader kami menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan. Kami minta maaf," kata Yaqut di gedung GP Ansor, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Yaqut mengungkapkan, tiga oknum Banser tersebut juga sudah meminta maaf secara pribadi atas perbuatannya.

Yaqut mengatakan, GP Ansor mendukung proses hukum terhadap terduga pelaku pembakaran bendera.

Di samping itu, GP Ansor juga akan tetap memberikan bantuan hukum.

(GP Ansor Minta Maaf atas Kegaduhan Peristiwa Pembakaran Bendera, Dukung Proses Hukum Pelaku)

Di Banda Aceh, hari ini, Kamis (25/10/2018), ratusan orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Muslim Aceh Pembela Panji Rasulullah SAW menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima.

Mereka ini mengutuk keras peristiwa pembakaran bendera yang terjadi di Garut, Jawa Barat beberapa hari lalu.

Merespon isu ini, ulama kharismatik Aceh, Tgk. H. Muhammad Amin Daud menyampaikan pandangannya terkait hukum membakar bendera yang bertuliskan kalimat thaiyyibah.

Abu Muhammad Amin yang merupakan Ketua Pengurus Pusat Majelis Pengajian Tasawuf, Tauhid dan Fiqh (Tastafi) Aceh mengatakan, pembakaran bendera bertulis kalimat syahadat, memiliki beberapa konsekuensi hukum dalam perspektif Islam.