Sanksi Pertamina Merugikan Warga

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan Mirjas S.Si keberatan dengan sanksi

Sanksi Pertamina Merugikan Warga
SERAMBI/RIZWAN
Kendaraan mengisi solar subsidi (biosolar) di SPBU Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Jumat (5/10). Pertamina melarang solar subsidi pemerintah dijual kepada kendaraan sektor tambang dan perkebunan serta sektor lain termasuk jeriken.SERAMBI/RIZWAN 

* Penghentian Pasokan Biosolar ke SPBU

TAPAKTUAN - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan Mirjas S.Si keberatan dengan sanksi yang diberikan PT Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh berupa penghentian pasokan khusus biosolar bersubsidi selama 30 hari kepada SPBU nakal di Aceh Selatan. Sebab, sanksi tersebut dinilainya berimbas kepada masyarakat.

“Sanksi tersebut sangat berdampak ke masyarakat. Sebab, dengan dihentikannya pasokan khusus biosolar bersubsidi selama 30 hari, masyarakat tidak bisa lagi memperoleh biosolar bersubsidi,” kata Mirjas S.Si kepada Serambi, Rabu (24/10), menanggapi berita Serambi berjudul “Pertamina Sanksi Tujuh SPBU,” edisi Senin, 22 Oktober 2018.

Menurutnya, sanksi yang diberikan PT Pertamina (Persero) tersebut tidaklah tepat, karena yang kena imbasnya justru masyarakat. Dengan dihentikannya pasokan khusus biosolar bersubsidi masyarakat terutama di Tapaktuan, akan kesulitan memperoleh biosolar. “Seharusnya sanksi yang diberikan tidak malah merugikan masyarakat,” harapnya.

Sanksi yang dimaksud Mirjas bisa berupa pencabutan izin terhadap SPBU nakal tersebut atau sanksi lain yang tidak berimbas kepada masyarakat. “Sanksi membayar selisih harga BBM bersubsidi yang telah dijual kepada pihak-pihak menggunakan jeriken dan drum itu saya sepakat. Cuma, sanksi penghentian pasokan khusus biosolar bersubsidi selama 30 hari itu merugikan masyarakat,” katanya.

Mirjas juga mengakui, setelah penghentian pasokan khusus biosolar, mobil angkutan sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan tidak beroperasi, sehingga berimbas tidak bisa diangkutnya sampah di rumah-rumah masyarakat. “Karenanya kita meminta ditinjau ulang kebijakan ini,” pungkas Mirjas.

Sebagaimana diberitakan, PT Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh, menjatuhkan sanksi tegas kepada tujuh SPBU nakal di Aceh karena melakukan pelanggaran, yakni menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang tidak berhak. Bentuk sanksi yang dijatuhi PT Pertamina terhadap tujuh SPBU itu mulai penghentian pasokan khusus biosolar bersubsidi selama 30 hari hingga sanksi membayar selisih harga BBM bersubsidi yang telah dijual kepada pihak-pihak menggunakan jeriken dan drum.

Sanksi membayar selisih harga BBM bersubsidi yang telah dijual dalam jumlah bervariasi oleh ketujuh SPBU itu, selanjutnya disetorkan ke rekening PT Pertamina paling lambat 10 hari sejak surat peringatan dan skorsing itu diterbitkan.

Marketing Branch Manager Aceh, PT Pertamina (Persero), Awan Raharjo, yang dihubungi Serambi, Minggu (21/10) mengatakan, surat peringatan dan skorsing itu telah dikirim ke tujuh SPBU dan ditujukan langsung kepada pimpinan SPBU yang melakukan pelanggaran tersebut.

Sebanyak tujuh SPBU nakal yang dijatuhi sanksi tersebut, masing-masing berada di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya (Abdya), Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Tengah.(tz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved