Tak Ada Pembenaran Siswa Berunjukrasa

Sebagian siswa SMAN 1 Simpang Tiga, Pidie, sejak Senin (22/10) hingga Rabu (24/10) lalu, melakukan aksi mogok

Tak Ada Pembenaran Siswa Berunjukrasa
Anggota DPRK Pidie, Muzakkir mendengar penjelasan siswa penyebab terjadinya konflik internal di SMAN 1 Simpang Tiga, Pidie, Selasa (23/10). SERAMBI/M NAZAR 

Sebagian siswa SMAN 1 Simpang Tiga, Pidie, sejak Senin (22/10) hingga Rabu (24/10) lalu, melakukan aksi mogok belajar. Mereka mendesak agar kepala sekolah (kepsek) Drs Iskandar Umar MPd diganti.

Pihak Muspika Simpang Tiga dan Anggota DPRK Pidie, Muzakkir, mencoba memediasi tuntutan siswa ini, namun sejauh ini polemik di sekolah tersebut belum juga berakhir. “Seharusnya aksi mogok ini tidak perlu terjadi, mengingat tidak lama lagi siswa akan menghadapi UN,” ujar Muzakkir, melalui harian ini, edisi, kemarin.

Mogok belajar siswa tersebut, seakan menjadi trend akhir akhir ini. Dua tahun lalu di sebuah Sekolah Dasar di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, muridnya juga ikut mogok. Satu hal yang terasa tabu dan sangat disayangkan.

Berkaca dari rangkaian kejadian yang ada, umumnya, para murid dan siswa itu terseret dalam konflik internal sekolah. Dengan kata lain, mereka kadang hanya jadi pion dari sebuah seting kepentingan pihak lain.

Padahal dari sisi manapun, tak ada pembenaran jika murid atau siswa berdemo. Karena, unjuk rasa bukanlah ranah kaum pelajar. Aksi seperti itu yang juga buah dari geliat demokrasi tersebut, biasanya dilakukan oleh kaum mahasiswa, LSM atau kelompok lainnya.

Isu setingan makin terasa, karena tidak semua siswa ikut unjuk rasa. Konon lagi mereka sadar jika Ujian Nasional (UN) sudah diambang mata.

Dari sinyalemen yang sempat beredar, aksi unjukrasa itu dipicu oleh rasa kecewa siswa karena mereka menilai rasa care sang Kepsek yang sangat rendah terhadap sekolah. Hingga sekolah terkesan seperti tak bertuan.

Dengan fenomena seperti itu terasa sangat naif jika siswa mogok belajar. Karena bisa saja muncul kontra isu, mereka yang mogok memang ogah masuk kelas. Dan protes tersebut hanya jadi kambing hitam. Tentu saja hal seperti terasa sangat kontraproduktif dengan UN yang sudah di depan mata.

Sebagai seorang siswa atau siswi di sebuah sekolah, memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu.

Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang dapat diambil ataupun tidak oleh individu sebagai anggota warga sekolah. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang.

Secara umum kewajiban seorang siswa di sekolah antara lain, mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meninggalkan lingkungan sekolah segera setelah kegiatan yang diikutinya berakhir. Mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan dan kerindangan.

Sementara hak siswa di Sekolah akan diperoleh setelah kewajiban dipenuhi. Hak siswa atau siswi di sekolah antara lain, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tidak satu pun item hak dan kewajiban itu melegalkan unjukrasa di sekolah, apa lagi mogok belajar secara berkelanjutan.

Sementara soal guru di sekolah diatur menurut PP No.74 Tahun 2008 Tentang Guru pada pasal 52 ayat 2 disebutkan Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Semua telah di atur, termasuk larangan berdemo tentunya!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved