BPJS Jelaskan Aturan Klaim Rumah Sakit

Kepala Badan Penyelenggara Jaminas Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Simeulue, Rudi Baruna meluruskan

BPJS Jelaskan Aturan  Klaim Rumah Sakit
id.wikipedia
Logo BPJS Kesehatan 

SINABANG - Kepala Badan Penyelenggara Jaminas Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Simeulue, Rudi Baruna meluruskan terkait pemberitaan yang dimuat harian ini dengan judul “RSUD Simeulue Kekurangan Obat” yang disebabkan belum dibayarnya klaim oleh BPJS setempat, sebagaimana yang disampaikan Direktur RSUD Simeulue, drg Farhan, kepada Serambi (24/10).

Menurut Rudi, untuk mekanisme pembayaran klaim rumah sakit BPJS mengacu pada Peraturan Presiden (perpres) Nomor 19 tahun 2016. Dalam Perpres tersebut dalam pasal 38 disebutkan bahwa BPJS kesehatan wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh BPJS kesehatan.

“Dokumen klaim diterima lengkap oleh kantor cabang, kantor kabupaten dilengkapi dengan berita acara penyerahan klaim.

Untuk saat ini klaim pelayanan bulan Mei 2018 RSUD Simeulue diserahkan ke BPJS Kesehatan kantor Kabupaten Simeulue 7 September 2018,” ujar Rudi di Sinabang. Untuk pembayaran klaim tersebut, BPJS Simeulue sudah melakukan pembayaran pada 25 Oktober 2018. Karena masih masuk dalam proses reschedule pembayaran klaim, maka klaim yang dibayarkan berdasarkan klaim yang sudah masuk terlebih dahulu.

“Jika ada keterlambatan pembayaran klaim maka BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada fasilitas kesehatan sebesar 1 persen dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap satu bulan keterlambatan,” jelasnya.(sm)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved