Opini

Hak dan Kewajiban Pasien

BERITA “Pasien Meninggal Usai Disuntik” (Serambi, 21 Oktober 2018), begitu menggugah rasa empati dan keprihatinan kita terhadap dunia kesehatan

Hak dan Kewajiban Pasien
KASAT Reskrim Polres Aceh Barat, Iptu M Isral (kiri) didampingi KBO Reskrim dan Kanit Resmob memperlihatkan barang bukti jarum suntik dan infus terkait kasus meninggalnya seorang anak di RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh, Sabtu (20/10). 

(Kasus Pasien Meninggal Usai Disuntik)

Oleh Erlizar Rusli

BERITA “Pasien Meninggal Usai Disuntik” (Serambi, 21 Oktober 2018), begitu menggugah rasa empati dan keprihatinan kita terhadap dunia kesehatan, di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Permasalahan yang dihadapi oleh keluarga pasien atas meninggalnya sibuah hati tersayang, tentunya sangat memilukan dan membuat trauma mendalam. Kasus seperti ini, mungkin saja tidak terlalu familiar di telinga masyarakat Aceh yang sangat menghargai profesi seorang dokter dan perawat, sebagai orang “terpandang” dalam masyarakat.

Akan tetapi dengan adanya pemberitaan media massa, pembicaraan masalah dunia kesehatan semakin hangat dan menakutkan. Bidang kedokteran yang dulu dianggap profesi mulia, seakan-akan sulit tersentuh oleh orang awam, apalagi hukum. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, telah membuka mata dan pikiran masyarakat bahwa setiap tindakan kesehatan yang dilakukan, baik oleh dokter maupun perawat, ada hak-hak yang sangat dasar dan mendesak perlu diperhatikan oleh dokter atau perawat, yakni perlindungan hukum terhadap pasien.

Satu tujuan hukum adalah menjamin kebahagian dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Prof Subekti SH, tujuan hukum adalah mengabadi pada tujuan negara, yang pada pokoknya tujuan negara adalah mewujudkan kemakmuran dan memberikan kebahagiaan pada rakyat di negaranya. Tujuan hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi harus ada keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan hukum, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

Dalam kontek ini, secara khusus adalah kepentingan pasien, di samping mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan. Keserasian antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga kesehatan, merupakan satu penunjang bagi keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan itu harus diutamakan.

Profesionalitas tenaga kesehatan merupakan satu indikator kepercayaan pasien terhadap dunia medis, khususnya tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kepercayaan tersebut dilaksanakan menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kode etik. Kedudukan dokter atau tenaga kesehatan yang selama ini dianggap lebih “tinggi” dari pasien, merupakan dampak dari keterbatasan pengetahuan masyakarat terhadap hak-hak mereka dari timbulnya hubungan hukum antara pasien dan dokter atau perawat sebagai tenaga profesi.

Mengalami perubahan
Dengan semakin maju dan meningkatnya kemampuan pengetahuan masyarakat, hubungan tersebut secara perlahan-lahan mengalami perubahan. Kepercayaan kepada dokter atau perawat secara pribadi berubah menjadi kepercayaan terhadap kemampuan ilmu (science) dan pengalaman (experience) yang dimiliki oleh dokter atau perawat tersebut dalam dunia kedokteran dan teknologi. Penyalahgunaan kemampuan yang dimiliki dokter atau perawat sebagai tenaga profesi yang mengakibatkan dirugikannya pasien atau bertentangan dengan hukum dinamakan malpraktek (negligence) di bidang kedokteran.

Oleh sebab itu, penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien secara hukum merupakan hal sangat penting dilakukan. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien, diharapkan akan meningkatkan kualitas sikap dan tindakan yang cermat dan kehati-hatian dari tenaga kesehatan dalam mejalani tugas profesinya sebagai dokter atau perawat.

Keselamatan dan perkembangan kesehatan merupakan landasan mutlak bagi dokter atau perawat dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus melakuan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasienya. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien, maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Perlindungan terhadap pasien mendapatkan perhatian yang cukup, akan tetapi sangat di sayangkan kaedah-kaedah dasar hukum dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memerlukan peraturan pelaksana, sampai sekarang masih belum ada realisasinya.

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved