Opini

Politik Kaum Muda dalam Gurita Oligarki

PERAN kaum muda dalam pergerakan politik di Indonesia tidak bisa dinafikan. Kita sering mengulang-ulang peristiwa

Politik Kaum Muda dalam Gurita Oligarki
SERAMBINEWS.COM/SARI MULIYASNO
Suasana pawai obor dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda di Simeulue 

Oleh Zahlul Pasha

PERAN kaum muda dalam pergerakan politik di Indonesia tidak bisa dinafikan. Kita sering mengulang-ulang peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bentuk kesadaran nasionalisme pertama yang dipelopori anak-anak muda. Meskipun sebelum peristiwa tersebut, ada banyak peristiwa lain yang melibatkan pemuda sebagai motor penggerak utama. Bahkan menurut Benedict Anderson (1999), istilah pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan amat mencair, sebab tidak dikotomikan berdasarkan usia, melainkan gagasan yang dimilikinya.

Karena itu, pada 1920-an anak-anak muda merasa diri sebagai orang paling pintar dibandingkan orang tuanya, karena menjadi angkatan pertama yang mendapat pendidikan modern. Konflik kebudayaan antara tua-muda pada zaman itu hanya bersifat pertentangan orang yang menganggap dirinya modern melawan orang kolot. Pemuda, pada zaman itu dikategorikan bagian dari golongan demografis yang merasa diri ikut perjuangan. Kala itu, setiap orang dalam tindakan dan spiritnya bisa searus dengan anak-anak muda yang bergerak, ia bisa dianggap sebagai pemuda. Sehingga, pada saat itu pemuda adalah sebutan paling terhormat.

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru (1966-1998) juga tak lekang dari kontribusi anak-anak muda. Pemuda yang kala itu terwakili lewat gerakan mahasiswa memainkan peran amat menentukan. Massifnya gerakan pemuda memaksa Soeharto (1921-2008), turun takhta dan Indonesia pun mulai menata ulang sistem pemerintahannya yang kemudian menjadi pertanda dimulainya Era Reformasi.

Seiring terbukanya sistem demokratisasi, sistem politik Era Reformasi memungkinkan dimasuki oleh siapa pun dan dengan kepentingan apa pun. Tak ada batasan maupun penghalang berarti bagi publik untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pada era tersebut, peranan pemuda pun tak kalah pentingnya. Ini ditandai dengan berkecimpungnya pemuda ke dalam pemerintahan, baik di jabatan eksekutif maupun legislatif.

Pemuda yang sebelumnya aktif mengkritik pemerintah dari “luar gedung”, mulai masuk ke “dalam gedung” dan ikut menjadi perumus kebijakan. Makin lama kesadaran politik anak-anak muda pun makin matang. Anak-anak muda banyak bergabung ke dalam partai politik (parpol), bahkan menjadi petinggi di dalamnya. Ada pula parpol yang diinisiasi pembentukannya oleh anak-anak muda, sehingga anggotanya pun hanya berisikan anak-anak muda saja.

Menjadi alternatif
Keberadaan anak-anak muda dalam perpolitikan memang menjadi alternatif di tengah kondisi parpol di Indonesia yang mayoritas dihuni oleh orang itu-itu saja. Parpol kita hanya bersifat sempalan, seorang petinggi suatu parpol misalnya, karena tidak mendapatkan jabatan yang diinginkannya lantas keluar dan mendirikan parpol baru. Siklus ini terus terjadi dan cenderung menjadi dominan dalam pendirian suatu parpol di Indonesia.

Di satu sisi, kehadiran anak-anak muda dalam kancah perpolitikan memang membawa angin segar. Tapi di sisi lain, karena mayoritas parpol dikuasai oleh orang-orang lama yang telah berurat-akar di dalamnya, memiliki modal (kapital) besar menjadikan kehadiran anak-anak muda ini tak ada apa-apanya. Jika pun bergabung ke dalam parpol tertentu, seringkali idealisme anak-anak muda harus tunduk pada kekuatan pemilik modal itu. Ini diperparah oleh mayoritas parpol di Indonesia yang lahir lewat hubungan politisi dengan pemilik modal. Penguasa sebenarnya dalam parpol adalah para pemilik modal. Akibatnya, kepentingan politik pun harus tunduk pada kepentingan pemilik modal.

Karena itu, keberadaan anak-anak muda dalam politik kini adalah keberadaan mereka dalam kungkungan apa yang disebut Jeffrey A. Winters (2011) sebagai oligarki, yakni keberadaan dalam lingkungan pelaku yang menguasai sumber daya material yang berusaha mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Meskipun golongan oligarki berposisi minoritas dalam suatu komunitas (parpol), sumber daya materialnya sangat susah diseimbangkan, apalagi dipecah, sehingga oligarki memiliki kekuasaan yang luas dan sistemik.

Sepanjang sejarah menurut Winters, kekayaan material yang tekonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan tersebut. Karena itu, dinamika politik golongan oligarki selalu berhubungan dengan ancaman tersebut, dan bagaimana mereka mempertahankannya. Dalam mempertahankan sumber daya kekuasaan itu, oligarki akan berdiferensiasi dalam berbagai bentuk. Dalam satu masa, oligarki bisa terlibat secara langsung dalam politik, tapi dalam satu masa juga tidak. Semakin tinggi kebutuhan untuk mempertahankan kekayaan, maka terjadi kecenderungan bahwa oligarki akan semakin banyak terlibat dalam kekuasaan politik.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved