Buruh Minta UMP Aceh Rp 3,4 Juta

Aliansi Buruh Aceh (ABA) dan Trade Union Care Center (TUCC) meminta agar Upah Minum Provinsi (UMP)

Buruh Minta UMP Aceh Rp 3,4 Juta
KETUA ABA, Drs Tgk Syaiful Mar, Direktur TUCC, Habibi Inseun SE dan sejumlah perwakilan aliasi buruh dan guru disambut oleh Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Kantor Harian Serambi Indonesia di Meunasah Manyang PA, Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (29/10). 

BANDA ACEH - Aliansi Buruh Aceh (ABA) dan Trade Union Care Center (TUCC) meminta agar Upah Minum Provinsi (UMP) Aceh pada tahun 2019 dinaikkan dari Rp 2,7 juta pada 2018 menjadi Rp 3,4 juta. Jumlah usulan itu sudah disesuaikan dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di Aceh.

Ketua ABA, Drs Tgk Syaiful Mar, didampingi Direktur TUCC, Habibi Inseun SE, menyampaikan hal ini saat mengunjungi Kantor Harian Serambi Indonesia di Gampong Meunasah Manyang PA, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (29/10). Dalam kunjungan itu, keduanya didampingi perwakilan aliansi buruh dan guru lainnya, disambut oleh Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali.

Syaiful Mar menyebutkan pada 2019 rencananya pemerintah pusat memang akan menaikkan UMP di semua provinsi di Indonesia delapan persen, sehingga UMP Aceh yang saat ini Rp 2,7 juta menjadi Rp 2,9 juta. Namun, kata Syaiful, jumlah itu masih sangat kecil dan tidak sesuai.

Oleh karena itu, Syaiful Mar, mengatakan, setelah melakukan survei di sepuluh kabupaten/kota, maka mereka menetapkan bahwa upah yang layak di Aceh Rp 3,4 juta (tepatnya Rp 3.460.000,-). Jumlah itu sudah disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok dan angka inflasi di Aceh.

“Setelah melakukan survei dan melihat kondisinya, maka kami meminta kepada Gubernur Aceh supaya menetapkan UMP Aceh menjadi Rp 3,4 juta, karena angka ini kami nilai layak untuk saat ini,” ujar Syaiful Mar.

Ia mengatakan, kondisi UMP untuk buruh Aceh saat ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Ditambah lagi, masih ada buruh yang bekerja dengan upah dibawah angka UMP. Hal itu juga diminta menjadi catatan pemerintah.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua PGRI Aceh, Cut Betty meminta kepada pemerintah supaya mengangkat honorer K-2 menjadi pengawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Serta harus menghentikan program guru SM3T (Program Sarjana Mendidik di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal).

Ia juga meminta pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang guru non-PNS yang mengajar full time, termasuk tunjangannya yang harus disetarakan dengan golongan dan masa kerja.

Sementara itu, Direktur TUCC, Habibi Inseun SE mengatakan, upah bagi kalangan pekerja akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Aceh. Oleh karena itu, UMP yang sesuai akan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi, katanya, saat ini Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Maka salah satu cara membangkitkannya dengan meningkatkan upah buruh, sehingga daya beli meningkat, dan perekonomian bergeliat. (mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved