Salam

Panitia Kongres KNPI Versus Pejabat Trauma

Penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka Gubernur nonaktif Irwandi Yusuf

Panitia Kongres KNPI Versus Pejabat Trauma
Ketua Panitia Lokal Kongres XV KNPI, Ismet Tanjong 

Penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka Gubernur nonaktif Irwandi Yusuf ternyata menimbulkan trauma di kalangan pejabat lingkungan Pemerintahan Provinsi Aceh. Salah satunya adalah Kadispora Aceh, Darmansah. Ia mengaku kapok dan trauma setelah beberapa kali dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK terkait pencairan dana untuk kegiatan Aceh International Marathon.

Beberapa hari lalu, pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh mengancam melaporkan Darmansah ke polisi apabila tidak mencairkan dana Kongres XV KNPI yang akan berlangsung di Banda Aceh 6-9 Desember 2018. Ismet Tanjong, ketua panitia lokal kongres itu mengaku sudah beberapa kali meminta Kadispora untuk mencairkan dana kongres karena acara itu akan dihelat akhir tahun ini. Tapi, sampai du hari lalu Kadispora belum merespon dan KNPI tidak diberi kepastian kapan dana itu akan dicairkan.

Menanggapi ancaman itu, Darmansah mempersilakan saja KNPI melaporkannya ke polisi. “Yang pasti saya tidak menghambat-hambat pencairan dana Kongres XV KNPI. Saat ini saya sedang meminta pertimbangan atau petunjuk kepada Inspektorat Aceh agar tidak terjadi persoalan hukum dalam mencairkan dana tersebut.”

Darmansah memang harus bersikap ekstra hati-hati dalam mencairkan dana itu. Sebab, ternyata pada 1 Oktober lalu, KNPI Aceh versi Zikrullah Ibna telah melaporkan Pemerintah Aceh ke KPK terkait penggunaan APBA 2018 untuk pelaksanaan Kongres XV KNPI versi Rifai Darus yang bertempat di Aceh. “Jadi, saya berusaha agar acara dapat berlangsung dengan tiga prinsip, yaitu sukses acara, sukses promosi, dan sukses administrasi/pertanggungjawaban.”

Pengalokasian dana APBA 2018 sebesar Rp 9,8 miliar untuk Kongres KNPI itu sejak awal memang mendapat protes dari beberapa kalangan. Selain karena kondisi keuangan Aceh yang sedang kurang sehat, anggaran hampir Rp 10 miliar itu dinilai terlalu banyak dan menggerogoti APBA. Jadi, memang ada pihak yang setuju dan ada pula pihak yang tidak setuju dana itu dicairkan. Karena itulah Kadispora memang harus berhati-hati. Apalagi, sebelumnya memang sudah bermasalah dengan anggaran Aceh International Marathon.

Bukan hanya Kadispora, sejumlah pejabat Aceh lainnya yang dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus Irwandi juga mengaku sangat kapok. Apalagi, mereka dipanggil berkali-kali dan dimintai keterangan berjam-jam oleh penyidik KPK.

Justru itulah, jika nanti dana itu cair, maka pihak panitia Kongres KNPI selain harus menyukseskan hajatannya yang berkelas nasional itu, juga harus cukup siap mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu secara detail dan sesuai aturan. Jangan sampai usai kongres, panitia rame-rame berurusan dengan KPK, jaksa, atau polisi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved