Salam

UMP, Ya Segitulah!

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling ditunggu para pekerja setiap akhir tahun adalah pengumuman kenaikan upah

UMP, Ya Segitulah!
tribunnews.com

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling ditunggu para pekerja setiap akhir tahun adalah pengumuman kenaikan upah. Dan, dua hari lalu Pemerintah Aceh telah menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2019 sebesar Rp 2.916.810. Jumlah tersebut naik sebesar Rp 216.810 (8 persen) dibanding UMP tahun 2018 yakni sebesar Rp 2,7 juta.

Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 98Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2019. Pergub tersebut berlaku bagi seluruh pekerja dan karyawan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan usaha sosial lainnya. UMP baru ini berlaku mulai 1 Januari 2019.

Dengan berlakunya Pergub itu, Pemerintah Aceh mengingatkan para pengusaha untuk mematuhinya. Jika tak dipatuhi, maka akan ada sanksi. “Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dilarang menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum,” jelas pejabat Peemerintahan Aceh.

Kenaikan upah yang 8 persen itu memang tidak memuaskan bagi pekerja. Namun, sekecil apapun kenaikan upah, tetap akan memberatkan pengusaha, terutama di Aceh yang iklim bisnisnya sangat “dingin”.

Dan, kenaikan itu sebetulnya juga bukan kebijakan yang harus dianggap propekerja, sebab sesungguhnya sesuai Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP harus berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan data inflasi.

Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk menghitung upah minimum setiap tahun bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI). Jadi, yang dilakukan setiap tahun untuk menetapkan UMP tahun berikutnya adalah UMP tahun berjalan dikali tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Bila kondisi ekonomi kita seperti dalam beberapa tahun belakangan ini, maka kenaikan UMP setiap tahun sekitar 7 sampai 8 persen saja. Dan, angka itu jelas jauh sekali dari harapan upah layak hidup oleh para pekerja.

Sebab, kenyataan sekarang, kebutuhan hidup sehari-hari cenderung kian tinggi. Di Aceh ini, harga berbagai kebutuhan selain naik juga ada yang sulit didapat. Pencabutan subsidi listrik dan BBM termasuk keputusan pemerintah yang menambah sulit pekerja atau buruh. Jadi, tidak selaras dengan kenaikan upah buruh yang rata-rata setiap tahunnya berada pada 7 sampai 8 persen.

Dengan upah yang kurang dari tiga juta itu pastilah sulit bagi mereka lepas dari kemiskinan. Jangankan sejahtera, bahkan untuk sekedar bisa memenuhi asupan gizi sehari-hari saja sulit. Itu pula sebabnya lebih separuh penduduk Indonesia kekurangan gizi dan protein. Dan, karenanya pula, kini banyak pekerja yang memiliki pekerjaan sampingan, di antaranya menjadi ojek atau sopir taksi online untuk mencari tambahan. Singkat cerita, di tengah ekonomi yang sulit ini, hidup memang harus kreatif dan rajin berinovasi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved