Bupati Persoalkan HGU Perkebunan

Bupati Aceh Timur, H Hasballah HM Thaib mempersoalkan izin Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan perkebunan

Bupati Persoalkan HGU Perkebunan
Bupati Aceh Timur, H Hasballah HM Thaib

* Lapor ke Perwakilan Ombudsman Jakarta

IDI - Bupati Aceh Timur, H Hasballah HM Thaib mempersoalkan izin Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan perkebunan di wilayah yang dipimpinnya. Dia kembali melaporkan persoalan itu ke pejabat Ombusdman Jakarta yang sedang berada di Aceh Timur sesuai memeriksa limbah cair perusahaan migas yang melimpah ke kebun warga dan badan jalan.

Dia menyatakan izin HGU yang telah dikantongi para pemilik perusahaan perkebunan telah menghapus beberapa gampong atau desa, sehingga harus ada solusi untuk mencegah hal itu terus terjadi. “Pembangunan desa menjadi terhambat, karena sudah masuk dalam HGU perusahaan perkebunan, dengan pengukuran tanpa melibatkan kami,” jelasnya Jumat (2/11).

Bupati Aceh Timur ini yang akrab disapa dengan panggilan Rocky menjelaskan dampak dari hal tersebut, dana desa tidak bisa dialokasikan untuk membangun jalan, parit dan bangunan fisik. Dikatakan, 8 dari 24 kecamatan terdapat perusahaan perkebunan, sehingga sejumlah desa terancam hilang dari daftar pemerintahan gampong.

Disebutkan, desa-desa yang masuk HGU perkebunan yakni Desa Afdeling II Buket, Alue Buloh, Payah Tampah, Paya Rambong, Alue Gadeng I dan Alue Gadeng II di Kecamatan Birem Bayeun masuk dalam PTPN-I. Kemudian, Desa Damar Siput, Kecamatan Ranto Selamat dengan PT Damar Siput.

Dia menyatakan Desa Gajah Mentah, Kecamatan Sungai Raya sudah masuk seluruhnya dalam HGU PT Patria Kamou. Desa Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur dengan PT PPP dan Desa Kebun Teumpheun, Kecamatan Peureulak Barat.

Untuk Kecamatan Ranto Peureulak dengan PTPN-I meliputi Desa Alue Geuteng dan Seumanah Jaya. Kecamatan Indra Makmu dengan PTPN-I meliputi Desa Julok Rayeuk Utara dan Julok Rayeuk Selatan, serta Kecamatan Banda Alam dengan HGU PT Bumi Flora.

Bupati Rocky mengakui pelaporan HGU perusahaan perkebunan ke Ombusdman RI, karena terganggunya pembangunan dan pelayanan masyarakat. “Sengketa lahan desa dengan perusahaan sudah lama terjadi dan kita berkeinginan Ombusdman dapat membantu masyarakat, sehingga pelayanan di desa tetap berjalan lancar,” tuturnya.

Dia juga telah melaporkan secara lisan ke pihak Ombusdman RI ketika sejumlah perwakilan Ombusdman RI berkunjung ke Aceh Timur pada Kamis (1/11) di pendopo Idi. “Kita telah menyerahkan surat resmi berkaitan izin HGU perusahaan perkebunan yang telah mengganggu pelayanan pemerintahan desa,” kata Rocky.

Sebelumnya, atas laporan masyarakat, perwakilan Ombudsman di Jakarta turun ke Aceh Timur untuk melakukan pengamatan dan melihat langsung kondisi limbah. Alvin Lie, anggota Ombudsman RI menyampaikan hal tersebut di sela-sela pertemuan dengan Bupati Aceh Timur di pendopo, Idi, Kamis (1/11). Dia mengaku sudah melihat langsung limbah cair di Blok A yang dilaporkan warga.

Prihal hasil observasi atau pengamatan di lapangan, Alvin menyatakan melihat sendiri air melimpah dari area Blok A ke lahan warga, hingga menutupi badan jalan. “Seharusnya, proyek sebesar Medco seyogiyanya memiliki instalasi pengolaan yang baik dan setelah itu, baru dialirkan melalui parit,” harapnya.

Alvin menjelaskan persoalan limbah dan dugaan pencemaran lingkungan di Blok A akan ditindaklanjuti dan dibahas hingga tuntas. Tetapi, katanya, informasi yang akurat harus didapat, khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM.(rel/c49)

desa yang terancam
* Gajah Mentah, Kecamatan Sungai Raya
* Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur
* Kebun Teumpheun, Kecamatan Peureulak Barat
* Alue Geuteng, Kecamatan Ranto Peureulak
* Seumanah Jaya. Kecamatan Indra Makmu
* Julok Rayeuk Utara dan Julok Rayeuk Selatan
* Desa di Kecamatan Banda Alam
* Damar Siput, Kecamatan Ranto Selamat
* Kecamatan Birem Bayeun terbanyak, meliputi
* Afdeling II Buket, Alue Buloh, Payah Tampah
* Paya Rambong, Alue Gadeng I dan Alue Gadeng II

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved