Opini

PT EMM dalam Pusaran UUPA

IZIN Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Pemkab Nagan Raya (SK Bupati Nagan Raya No.545/143/SK/Rev.IUP-eksplorasi/2013 tanggal 15 April 2013)

PT EMM dalam Pusaran UUPA
IST
Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma saat mendengar penjelasan warga soal pertambangan komoditas emas PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Dayah Tgk Bantaqiah, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu (27/10/2018). 

Oleh Auzir Fahlevi

IZIN Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Pemkab Nagan Raya (SK Bupati Nagan Raya No.545/143/SK/Rev.IUP-eksplorasi/2013 tanggal 15 April 2013) kepada PT Emas Murni Mineral (PT EMM) merupakan bagian dari suatu kebijakan pemerintahan dan keputusan administratif pemerintahan atas tindak lanjut ketentuan Undang-undang (UU) No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelumnya, pada 11 Juni 2011, PT EMM telah memperoleh izin penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam UU No.4 Tahun 2009 yang juga sering disebut UU Minerba dinyatakan bahwa untuk IUP dalam satu kabupaten/kota merupakan domainnya bupati/wali kota setempat. Ketentuan detilnya diatur pada Pasal 37 huruf a UU Minerba, bahwa “IUP diberikan oleh bupati/wali kota apabila WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota”.

Artinya, menjadi kewenangan gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, menjadi kewenangan menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IUP itu terdiri atas dua tahapan, yaitu: Pertama, IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Dan, kedua, IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang dapat memperoleh IUP tersebut?

IUP itu dapat diberikan kepada badan usaha, badan usaha yang dimaksud bisa saja badan usaha milik swasta, negara/daerah dan bahkan asing yang bergerak dibidang pertambangan. IUP juga dapat diberikan kepada pihak koperasi dan perorangan setelah memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang diamanahkan UU Minerba.

Guna memperoleh IUP eksplorasi, disyaratkan berbagai hal; minimal adanya nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, hak dan kewajiban pemegang IUP, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, iuran tetap dan iuran eksplorasi dan amdal.

Menuai pro-konta
Kehadiran PT EMM di Nagan Raya yang saat ini menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, tentu harus disikapi dan dilihat secara jernih dari berbagai aspek, baik aspek normatif dan sosiologis. Sebagaimana kita ketahui bahwa PT EMM setelah memperoleh IUP dari Bupati Nagan Raya seperti sudah kita singgung di atas, kemudian memperoleh izin pertambangan operasi produksi berdasarkan SK Kepala BPKM No.66/I/IUP/PMA/2017 tertanggal 19 Desember 2017.

Dalam konteks aturan hukum, prosesi dan tahapan keluarnya izin eksplorasi dan produksi PT EMM itu tidak bermasalah, karena telah melalui mekanisme yang sah sesuai aturan perundang-undangan. Hanya saja menjadi krusial ketika ditarik menjadi persoalan politik dan dinilai melampaui kewenangan Aceh berdasarkan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Izin pertambangan operasi produksi PT EMM yang dikeluarkan oleh BPKM itu sama sekali tidak melabrak aturan hukum mana pun, lantaran pada 2015 saat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih dijabat oleh Sudirman Said telah dilakukan pendelegasian perizinan usaha pertambangan kepada BPKM. Izin pertambangan itu kemudian dimasukkan dalam perizinan terpadu satu pintu (PTSP), yang diperuntukkan untuk sektor Minyak dan Gas (Migas) dan juga Mineral dan Batubara (Minerba). Jadi, untuk saat ini pun pemberian IUP tidak lagi menjadi wewenang bupati atau wali kota.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved