Warga Aceh Tengah Mengadu ke DPRA Terkait PT EMM

Sejumlah warga Gampong Tanoh Depet dan gampong persiapan Depet Indah, Kecamatan Cilala, Aceh Tengah

Warga Aceh Tengah Mengadu ke DPRA Terkait PT EMM
Bardan Sahidi

BANDA ACEH - Sejumlah warga Gampong Tanoh Depet dan gampong persiapan Depet Indah, Kecamatan Cilala, Aceh Tengah, tidak menerima lahan kebun mereka diklaim masuk dalam wilayah PT Emas Mineral Murni (PT EMM), perusahaan yang kehadirannya ditolak warga Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah.

Anggota DPRA, Bardan Sahidi kepada Serambi, Kamis (1/11) mengungkapkan, masyarakat di daratan tinggi tersebut kini mulai resah dengan kehadiran perusahaan tersebut. Menurut masyarakat, kata Bardan, pihak perusahaan sudah memasang patok batasan tanah di kebun warga dan plang yang dicor dengan semen.

“Masyarakat merasa resah karena dianggap lahan mereka akan dieksplorasi oleh perusahaan. Padahal mereka sudah lama bercocok tanam di situ seperti tanam serai wangi dan kopi. Warga juga khawatir kehadiran perusahan bisa terjadi benturan antar masyarakat,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia menyampaikan, masyarakat baru mengetahui lahannya sudah dipasang patok dalam dua bulan terakhir. Ada banyak kebun dipasangkan patok. Tak hanya di Aceh Tengah, warga Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya juga menyuarakan penolakan terhadap kehadiran perusahaan PT EMM.

Karena itu, Bardan meminta pemerintah pusat untuk membatalkan surat izin usaha pertambangan. “Jadi yang member izin itu oleh Departemen Pertambangan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) di Jakarta. Ketika saya tanya ke Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM Aceh tidak tahu apa-apa,” katanya.

Menurut Bardan, Pemerintah Aceh tidak mendapat keuntungan apa-apa dari kehadiran perusahaan itu. “Apapun tidak ada yang kita dapat untuk Pemerintah Aceh karena mereka urus izin di sana (Jakarta), bayar pajak juga di sana. Izin itu bukan tanpa uang,” pungka Bardan Sahidi.

Sebelumnya, Humas Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan, dalam memberikan izin eksplorasi kepada PT EMM, pihak Kementerian ESDM sudah melakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menjawab Serambi, Kamis (27/9) lalu, Agung mengatakan, PT EMM sebagai perusahaan modal asing (PMA) juga sudah melakukan pengajuan izin sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, Kementerian ESDM memberikan perizinan setelah melalui prosedur dan tahapan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Dikatakan, pemberian izin kepada PT EMM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved