Opini

Memanusiakan ‘Hukuman Adat’

BEBERAPA waktu lalu, banyak beredar video amatir berlokasi di Aceh yang memperlihatkan pasangan

Memanusiakan ‘Hukuman Adat’
PELANGGAR syariat Islam menjalani uqubat cambuk di halaman Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue, Banda Aceh 

Oleh Muhammad Irfan Alfarisi

BEBERAPA waktu lalu, banyak beredar video amatir berlokasi di Aceh yang memperlihatkan pasangan nonmahram diamankan masyarakat, karena diduga melakukan khalwat atau zina. Sebagai orang islam, kita paham bahwa khalwat maupun zina merupakan suatu perbuatan keji dan sebuah jalan yang buruk yang haram untuk dilakukan. Para pelaku zina sudah pasti dinyatakan bersalah apabila bukti atau saksi yang disyaratkan oleh syara’ dan yuridiksi nasional bisa terpenuhi.

Namun yang sangat disayangkan adalah tindakan semena-mena sebagian masyarakat yang main hakim sendiri. Dengan beralasan “hukum adat”, masyarakat melakukan persekusi terhadap para terduga khalwat atau zina. Persekusi tersebut berupa memandikan dengan air comberan. Tanpa bermaksud membela para pelaku khalwat, tetapi penulis menganalisis bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat juga termasuk hal yang keliru dan tergolong sebagai tindakan yang merusak dan penuh hawa nafsu.

Lalu ada yang mengatakan bahwa memandikan air comberan terhadap pelaku khalwat atau zina sebagai tindakan membuat efek jera dan malu bagi pelaku. Selain itu, juga akan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Demikian kira-kira logika yang dibangun untuk memperkuat argumen “hukuman adat” ini. Pertanyaannya adalah seberapa efektif hukuman adat memandikan pelaku khalwat dengan air comberan dalam menurunkan kasus zina di Aceh? Apakah tidak ada jenis hukuman adat lain yang lebih membawa ke dalam hal positif?

Tidak bermartabat
Apa pun alasannya, penulis menilai bahwa tindakan persekusi ini sebagai tindakan yang tidak bermartabat dan jauh dari nilai-nilai Islam. Malah tindakan memandikan dengan air comberan menunjukkan penurunan kualitas karakter dan pola pikir sebagian masyarakat Aceh. Sebagai wilayah yang berjuluk Serambi Mekkah, seharusnya masyarakat Aceh bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan Islam yang rahmatan lil’alamin.

Jangan sampai tindakan persekusi seperti ini menjadi sebuah jalan bagi golongan liberal dan golongan sekuler untuk terus-menerus menyudutkan Islam. Sehingga orang-orang awam yang tidak mengenal Islam dengan baik akan dengan mudah termakan fitnah golongan sekuler-liberal. Sehingga makin berprasangka buruk jika memang benar syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan kekerasan dan tidak merangkul.

Kita tidak bisa dan tidak boleh memaksa untuk membenarkan hal yang salah, walaupun itu dilakukan oleh orang ramai. Sudah menjadi tugas kaum terpelajar, baik dari golongan ulama maupun akademisi, untuk meluruskan kembali hal-hal keliru yang berlaku di masyarakat kita. Jangan sampai terjadi multikrisis moral dalam masyarakat, sehingga berlaku hukum rimba di sini. Apalagi Aceh memiliki qanun khusus yang mengatur tindak pidana seperti ini.

Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 23 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 25 disebutkan lagi jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-rundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Namun isi Pasal 25 dalam qanun Aceh tersebut tidak bisa dimaknai secara harfiah. Harus ada sebuah penelitian ilmiah bersama para ulama, akademisi, dan pemangku adat. Sehingga hukum adat yang lebih bijak dan lebih humanis bisa difatwakan, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga ketika masyarakat menemukan kasus-kasus khalwat dan sejenisnya di lingkungan mereka, tidak ada lagi persekusi atau hukuman adat berupa memandikan dengan air comberan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.

Satu falsafah hidup masyarakat Aceh adalah hukôm bak syiah kuala. Artinya, setiap hukum adat harus bersandarkan pada Alquran, hadis Nabi dan fatwa ulama. Dengan segala kerendahan diri dan tanpa bermaksud mengajari, sebaiknya para ulama di Aceh mulai memperhatikan tindakan persekusi seperti ini. Jangan sampai tindakan ini mendarah daging dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan yang dibenarkan, sehingga akan diikuti terus oleh generasi-generasi berikutnya.

Membayar ‘kifarat’
Penulis menganalisis bahwa hukuman adat yang berujung persekusi ini bisa diganti yang lebih bijak. Misalnya dengan membayar kifarat (denda). Selain menjalankan hukuman sesuai qanun, para pelaku khalwat dan sejenisnya diwajibkan membayar kifarat, misalnya dengan menyantuni anak yatim di lingkungan setempat selama 3 bulan hingga 6 bulan terus-menerus yang disaksikan oleh pemangku adat setempat. Bukankah hukuman adat seperti ini akan membentuk karakter masyarakat yang lebih bermartabat dan lebih bijaksana? Bagaimanapun bersalahnya para pelaku khalawat atau zina, mereka tetap harus diperlakukan dengan penuh keadilan.

Ketika asas-asas Islam sudah dengan bijak diterapkan, maka ia akan menjadi rahmatan lil’alamin bagi penduduk suatu negeri. Mengutip kalimat dari Sultan Abdul Hamid II (sultan terakhir Turki Ottoman), beliau mengatakan, “Kita harus berdiri pada fondasi keadilan, bukan kezaliman. Apabila benih kezaliman yang kita sebar, pasti kita tidak akan tegak berdiri.”

Akhirulkalam, sebuah cuplikan nasihat dari seorang sastrawan, Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) akan menghibur pembaca, “Hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap kaum terpelajar adalah dirinya sudah berlaku adil semenjak dalam pikiran dan perbuatan.” Billahi fii sabilil haq fastabiqul khairat.

* Muhammad Irfan Alfarisi, S.T., alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), saat berdomisili di Jakarta. Email: irfan.alfarisi68@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved