ASN Diimbau tidak Berpolitik Praktis, Ini Ancaman Bawaslu Abdya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abdya mengimbau para aparatur negeri sipil (ASN), TNI/Polri dan aparatur desa tidak terlibat politik praktis.

ASN Diimbau tidak Berpolitik Praktis, Ini Ancaman Bawaslu Abdya
Dok. Bawaslu Abdya
Rismanidar SPdI MA, Anggota Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Abdya.

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengimbau para aparatur negeri sipil (ASN), TNI/Polri dan aparatur desa tidak terlibat politik praktis dan berkampanye di media sosial.

"Kami mengimbau agar PNS, TNI/Polri maupun kepala desa (keuchik) tidak berpoltik praktis, dan terlibat dalam tim kampanye caleg maupun capres dan cawapres," kata Ketua Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Abdya, Rismanidar SPdI MA kepada Serambinews.com.

Karena, sambungnya, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN, tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

"Selain hukuman moral, mereka juga bisa mendapat hukuman disiplin tingkat berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan, hingga pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," paparnya.

Lihat Juga:

Baca: Plt Gubernur Minta PNS di Aceh tidak Terlibat Politik Praktis

Baca: TNI Jangan Coba - Coba Terlibat Politik Praktis

Baca: Apdesi Aceh: Keuchik Dilarang Berpolitik Praktis

Sebelum diberikan sanksi itu, kata dia, maka perlu dihindari, sehingga ASN tidak dirugikan atas tindakan yang diambil Bawaslu Abdya.

"Ini perlu kita sampaikan, sehingga jangan sampai setelah ditindak terjadi protes. Padahal, mereka sangat paham dan tau aturan ini, namun perlu kita imbau kembali," sebutnya.

Selain itu, ia juga mengimbau caleg tidak melakukan pelanggaran lain, seperti melibatkan anak-anak dalam kampanye, menggunakan fasilitas negara, tidak kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan.

"Lokasi yang dilarang itu wajib hindari oleh caleg," tegas. (*)

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved