Opini

Bencana yang ‘Direncana’ di Negeri Syariat

PENGGALAN lagu Ebiet G. Ade di atas cukup menggambarkan mengapa bencana seolah tak bosan menerjang

Bencana yang ‘Direncana’ di Negeri Syariat
Mongabay Indonesia / Junaidi Hanafiah
Hutan yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. 

Oleh Asmaul Husna

“Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba tanya saja pada rumput yang bergoyang.” (Ebiet G. Ade)

PENGGALAN lagu Ebiet G. Ade di atas cukup menggambarkan mengapa bencana seolah tak bosan menerjang negeri. Menjelang akhir tahun 2018, berita terkait bencana selalu setia diantar oleh surat kabar dan televisi. Belum sembuh luka jiwa akibat gempa yang terjadi di Lombok, akhir September lalu kita kembali disayat dengan berita gempa dan tsunami yang menerjang Palu dan Donggala. Ribuan nyawa melayang tanpa aba-aba. Bencana selalu menyisakan luka.

Tidak cukup dengan gempa dan tsunami, bencana tahunan seperti banjir juga tidak pernah absen masuk dalam daftar duka negeri. Di beberapa tempat, banjir seolah sudah menjadi ritual tahunan. Namun sayang, walau banjir terjadi saban tahun, belum ada tanda-tanda berbenah diri. Tahun depan ia akan datang lagi. Datang lagi, terima. Begitu seterusnya.

‘Merencanakan’ bencana
Seolah sudah jadi musibah “wajib”, banjir kembali membawa derita. Memasuki musim hujan, banjir kembali terjadi di beberapa kabupaten di Aceh. Sebut saja seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Pidie, dan Aceh Tengah (Serambi, 17/10/2018). Data dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Jaya menyebutkan bahwa banjir sudah merendam setidaknya 44 desa dalam tujuh kecamatan dengan jumlah warga terdampak mencapai 10.000 ribu jiwa. Belum lagi banjir yang menerjang wilayah Matangkuli di Aceh Utara dan Aceh Barat yang merendam hingga 22 desa.

Namun ketika bencana menerjang, banyak yang menerima dengan pasrah dan berdalih: ini takdir Tuhan. Kita mungkin lupa bahwa selama ini perilaku manusialah yang mengundang dan “merencanakan” bencana. Seperti banyak yang menyebutkan bahwa di satu sisi bencana datang karena perilaku maksiat yang gencar dilakukan. Kita tidak menafikan itu, karena bermaksiat berarti mengundang murka Tuhan. Pelanggaran syariat seperti perzinaan, LGBT, pesta sabu, khamar dan lainnya adalah bagian dari perilaku yang mengundang kemarahan Tuhan.

Namun dalam hal ini, maksiat tidak hanya dalam bentuk pelanggaran yang berbau syariat seperti tersebut di atas, tapi juga aksi brutal merusak lingkungan. Meminjam istilah Teuku Kemal Fasya, bencana terjadi karena banyak “teroris lingkungan” yang bergentayangan membabat hutan dan mengalihkannya menjadi perkebunan kelapa sawit. Data menunjukkan bahwa kerusakan hutan atau deforestasi akibat buruknya tata kelola kehutanan dan aktivitas ilegal di Aceh selama sembilan tahun terakhir mencapai 290 ribu hektare lebih. Ini artinya laju deforestasi di Aceh mencapai 32 ribu hektare per tahun atau sebesar 1% per tahun (Walhi Aceh, 2016).

Tidak berhenti pada aktivitas illegal logging, deforestasi akibat pengalihan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit juga mengalami kenaasan nasib yang sama. Terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit di Aceh, hingga 2016 terdapat 28 izin usaha perkebunan kelapa sawit yang bermasalah. Antara lain; di Kabupaten Bireuen terdapat 1 Izin Usaha Perkebunan (IUP), Aceh Utara (3 IUP), Aceh Timur (7 IUP), Aceh Tamiang (7 IUP), Nagan Raya (3 IUP), dan Aceh Barat terdapat (7 IUP) yang bermasalah (LBH Banda Aceh, 2016).

Padahal data deforestasi hutan Aceh memperlihatkan bahwa kabupaten yang mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang luas adalah penyumbang deforestasi terbesar di Aceh. Terutama kerusakan hutan yang disebabkan pola pembukaan lahan dengan cara membakar dan konversi hutan di luar areal izin. Sebut saja seperti Kabupaten Aceh Singkil yang menyumbang kerusakan 12,39%, Kota Subulussalam 11,90%, dan Kabupaten Nagan Raya 13,83% (Walhi Aceh, 2017).

Melihat angka tersebut, maka bukan hanya tidak lagi perawan, hutan Aceh bahkan sudah berada di ambang takdir kematian. Namun sayang, aksi para teroris lingkungan ini kerap diabaikan sebagai salah satu faktor penting pemicu terjadinya bencana. Perilaku brutal beraroma kapitalisme ini tidak begitu terlihat karena dibungkus dengan sangat menawan sehingga membuat banyak pelanggar syariat sebagai satu-satunya “tersangka” yang mengundang bencana. Padahal fakta menunjukkan bahwa sejumlah perkebunan kelapa sawit adalah milik sejumlah pengusaha dan pejabat daerah. Jikapun bukan hak milik, banyak yang menjadi “mafia” perizinan dengan melegalkan surat izin usaha.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved