Dana Desa Aceh Rp 14,8 T

Jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke desa-desa di Aceh selama 4 tahun (2015 - 2018)

Dana Desa Aceh Rp 14,8 T
SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI
Forum Keuchik Aceh Timur, Sosialisasi Tata Pengelolaan Dana Desa Sesuai Aturan 

* Selama 4 Tahun Terakhir
* Terbanyak Ketiga Nasional

BANDA ACEH - Jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke desa-desa di Aceh selama 4 tahun (2015 - 2018) terakhir mencapai Rp 14,8 triliun, yang menduduki ranking ketiga besar nasional, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu, jumlah penduduk Aceh saat ini 5,2 juta jiwa, jauh di bawah penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mencapai 40-45 juta jiwa.

“Dengan dana desa yang besar tersebut seharusnya bisa menurunkan jumlah penduduk miskin di Aceh secara signifikan di bawah 15,50 persen serta memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada pengrajin, usaha mikro dan kecil, petani, nelayan tradisional, dan lainnya,” kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam pidato pengarahannya yang dibacakan Asisten I Setda Aceh Dr M Jafar pada acara Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakata Desa se-Aceh, di Amel Convention, Kota Banda Aceh, Selasa (6/11).

Sebagaimana diketahui, meski jumlah dana yang masuk ke Aceh banyak, provinsi ini masih menduduki peringkat teratas dalam soal kemiskinan. Di Sumatera, Aceh bahkan menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

Dana desa senilai Rp 14,8 triliun itu, sebut M Jafar, pertama sekali disalurkan pada tahun 2015 senilai Rp 1,7 triliun. Bila dibagi rata dengan jumlah desa di Aceh saat ini sebanyak 6.497 desa, maka setiap desa menerima Rp 263 juta.

Pada tahun 2016 jumlah dana desa yang dialokasikan untuk daerah ini meningkat 100 persen lebih, menjadi Rp 3,82 triliun. Bila dibagi rata, setiap desa menerima Rp 591 juta. Tahun 2017 jumlahnya bertambah lagi menjadi Rp 4,98 triliun dan bila dibagi rata setiap desa menerima Rp 753 juta. Tahun tahun 2018 ini jumlahnya sedikit turun menjadi Rp 4,45 triliun.

Penyaluran dana desa tahun 2018, kata M Jafar, untuk tahap I sebesar 20 persen atau Rp 891,98 miliar berjalan lancar, tahap II sebesar 40 persen atau senilai Rp 1,7 triliun juga lancar, tapi untuk tahap III sebesar 40 persen atau senilai Rp 1,7 triliun, sedikit seret. Dari 23 kabupaten/kota yang terdapat di Aceh, baru beberapa kabupaten/kota saja yang sudah menarik jatah dana desa, di antaranya Sabang dan Bireuen.

Melihat besarnya manfaat dana desa bagi gampong, kata M Jafar, Gubernur Aceh melalui surat edarannya telah meminta para bupati/wali kota secepatnya mencairkan dana desa tahun ini, agar aktivitas pembangunan gampong berjalan lancar. Bersamaan dengan itu, kata Jafar, sosialisasi tentang kebijakan pemanfaatan dana desa terus dilakukan agar dana tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya.

Menurut Jafar, jika ada penyalahgunaan dana desa, maka akan diproses secara hukum. Oleh sebab itu, pendampingan kepada aparatur gampong dalam pemanfaatan dana desa ini perlu diperkuat, sehingga kehadiran program ini mampu membawa perubahan bagi pembangunan gampong.

Menyongsong tahun 2019 ini, kata Jafar, ada kemungkinan hadir sejumlah kebijkan baru dalam pemanfaatan dana desa. Apalagi presiden telah mengumumkan bahwa dana desa yang dialokasikan dalam APBN 2019 akan meningkat sebesar 11 persen. “Langkah itu tentu akan diikuti dengan proses pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif agar dana desa digunakan sesuai ketentuan yang sudah diatur,” kata Jafar.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved