DPRA Tolak Izin PT EMM

DPRA memutuskan menolak izin PT Emas Mineral Murni (PT EMM) yang berencana melakukan eksploitasi

DPRA Tolak Izin PT EMM
RATUSAN warga Beutong Ateuh Banggalang, turun ke jalan menolak perusahaan tambang emas PT EMM yang akan beroperasi di wilayah itu 

* Diputuskan dalam Rapat Paripurna Istimewa

BANDA ACEH - DPRA memutuskan menolak izin PT Emas Mineral Murni (PT EMM) yang berencana melakukan eksploitasi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya. DPRA menyatakan, izin usaha pertambangan PT EMM bertentangan dengan kewenangan Aceh.

Keputusan itu dihasilkan dalam Rapat Paripurna Istimewa, Selasa (6/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, dan diikuti oleh sejumlah anggota di ruang sidang utama gedung dewan.

Dalam keputusan yang ditandatangani Sulaiman Abda, disebutkan, DPRA menyatakan izin usaha pertambangan operasi produksi PT EMM yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 bertentangan dengan kewenangan Aceh sebagaimana diatur UUPA.

Oleh sebab itu, DPRA merekomendasi Kepala BKPM RI untuk mencabut atau membatalkan izin eksploitasi yang diberikan kepada PT EMM di Kecamatan Beutong dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, serta di Kecamatan Celala dan Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah.

Ketiga, meminta Pemerintah Aceh membentuk tim khusus yang melibatkan DPRA untuk menempuh upaya hukum terhadap izin yang dikeluarkan tersebut. Surat keputusan itu akan disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan Kepala BKPM RI untuk ditindaklanjuti.

Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri dalam laporannya mengatakan, berdasarkan aspirasi masyarakat dan kajian mendalam Komisi II, ditemukan bahwa PT MM telah melakukan kegiatan penambangan yang menyalahi aturan dan mengabaikan hak-hak sosial hidup masyarakat Beutong Ateuh Banggalang.

“Komisi II menemukan adanya kejanggalan terkait dengan proses perizinan, sejak tahapan eksplorasi hingga keluarnya izin produksi PT EMM di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang,” katanya.

Menurutnya, SK BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017, diberikan izin 10.000 Ha mencakup dua Kabupaten yaitu Aceh Tengah dan Nagan Raya. Sedangkan dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Nagan Raya, luas PT EMM 3.620 Ha.

“PT EMM berupaya mengelabui masyarakat bahkan Pemerintah Aceh sendiri. Seolah-olah segala prosesnya termasuk penyusunan AMDAL dibuat dengan sebenar-benarnya,” kata Nurzahri.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved