Gampong Minta Pencairan Dipercepat

Pihak gampong di Banda Aceh selaku pemilik dari dana revolving (dana bergulir) meminta supaya pencairan

Gampong Minta Pencairan Dipercepat

* Terkait Dana Revolving

BANDA ACEH - Pihak gampong di Banda Aceh selaku pemilik dari dana revolving (dana bergulir) meminta supaya pencairan dana tersebut dipercepat. Karena dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua Asosiasi Keuchik se-Banda Aceh (Askeba), T Saiful Banta kepada Serambi, Selasa (6/11) mengatakan, mereka menolak jika dana revolving milik 90 gampong itu dicairkan secara bertahap hingga 2024, karena jangka waktunya dianggap sangat lama. Sebelumnya pihak BPRS Baiturrahman selaku pengelola dana revolving yang nilai hampir Rp 20 miliar itu bersedia mengembalikannya ke kas gampong, namun dilakukan secara bertahap hingga 2024.

“Untuk waktu pencairan ini harus dibicarakan bersama antara gampong dengan BPRS, kita harap pemko memediasi. Sehingga hasilnya nanti merupakan kesepakatan bersama, bukan waktu yang diinginkan sepihak,” ujar T Saiful Banta.

Selain itu, lanjutnya, pihak gampong, BPRS, dan Pemko Banda Aceh juga harus duduk bersama lagi untuk membicarakan secara rinci, mengenai jumlah uang yang akan diterima oleh masing-masing gampong. Dana itu berasal dari simpanan awal, keuntungan bagi hasil, hingga keuntungan atas dana yang mengendap. Sehingga uang yang sudah mereka simpan selama delapan tahun itu jelas pertanggungjawabannya.

Ia menambahkan, alasan pihak gampong menginginkan dana itu dikembalikan dalam waktu cepat, karena mereka ingin memanfaatkannya untuk pemberdayaan ekonomi warganya. Nanti dana itu akan disuntikkan sebagai modal bagi badan usaha milik gampong (BUMG), yang saat ini sudah dimiliki oleh setiap gampong di Banda Aceh.

T Saiful Banta berharap jika Pemko Banda Aceh atau Wali Kota hadir menjadi mediator dalam permasalahan dana revolving ini, supaya gampong segera menerima dana yang dulu disisihkan dari kas gampong tersebut. Ia juga menyarankan, jika nanti pencairan dana itu menggunakan surat kuasa, lalu dicairkan ke satu rekening, baru kemudian disebar ke kas gampong, maka proses itu harus didukung oleh peraturan wali kota (Perwal) yang mengaturnya supaya ada jaminan hukum.

Hal serupa juga disampaikan Ketua I Asosiasi Keuchik Banda Aceh, Muzakkir Razali. Mantan keuchik Beurawe ini malah meminta supaya dana itu sudah tuntas dicairkan semuanya pada akhir 2019. Ia meminta waktu pencairan dana itu harus disepakati oleh semua pihak.

Dia menambahkan, jika dana itu sudah dicairkan, maka pihak gampong dapat memanfaatkan untuk modal masing-masing BUMG. Karena dengan dikelola oleh BUMG masyarakat akan dapat merasakan langsung manfaatnya.

Keuchik Neusu Aceh, Fauzi Usman juga mengemukakan pendapat yang sama, bahwa dana itu harus segera dikembalikan ke gampong. Meskipun secara pemanfaatannya kedepan Fauzi belum memikirkannya, namun hal itu akan dibicarakan di internal gampong. Ia berharap pemko dan DPRK mengawal dana tersebut.

Ketua Pansus Dana Revolving DPRK Banda Aceh, Zulfikar mengatakan, pihaknya juga tidak sepakat jika pencairan dana itu berlangsung hingga 2024. Karena akan merugikan pihak gampong yang memnginginkan dana itu segera.

Menurutnya, pencairan hingga 2024 merupakan permohonan BPRS kepada pansus. Namun mereka belum mengeluarkan jawaban, karena saat ini Pansus masih bekerja, beberapa agendanya bertemu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tim Ahli, mendengar pendapat fraksi-fraksi di DPRK, hingga pendapat gampong.

“Terkait pencaiaran dana itu tentu harus kesepakatan bersama, bukan sepihak. Saat ini pansus belum menjawab, tapi akan dijawab nanti setelah mendengar pendapatan dan berdiskusi dengan berbagai pihak,” ujar Zulfikar.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved