Salam

Informasi Publik, Masih Ada yang Remang-remang

Pemerintah Aceh kembali menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2018

Informasi Publik, Masih Ada yang Remang-remang
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima anugerah informasi publik dari Komisi Informasi Publik, di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/11/2018). 

Pemerintah Aceh kembali menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2018. Penghargaan untuk kali keenam ini diterima Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Senin (5/11) sore. Anugerah itu merupakan penghargaan atas capaian kepatuhan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diterima enam kali sejak 2013.

Meskipun anugerah itu berkaitan dengan publik, namun kita yakin banyak masyarakat Aceh tidak tahu bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik hingga pemerintah provinsi ini sampai menerima penghargaan.

Pada saat menyerahkan anugerah itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, di zaman teknologi yang semakin baik, tidak ada informasi yang perlu sembunyikan. Sekarang, informasi bisa diketahui publik, kecuali yang memang dikecualikan. “Keterbukaan merupakan elemen penting bagi negara demokrasi, karena demokrasi perlu akuntabilitas,” ujarnya.

Wapres mengingatkan, implementasi keterbukaan informasi publik perlu pengawasan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengawas terbanyak. “Keterbukaan merupakan energi untuk mencerdaskan bangsa, maka masyarakat perlu diberikan informasi yang benar. Jika salah, perlu dikoreksi. Dan, pemerintah mendorong implementasi keterbukaan informasi publik semakin lebih baik di tahun-tahun mendatang,” kata Jusuf Kalla.

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010. Di dalam undang-undang itu, bukan hanya pemerintah yang diwajibkan terbuka informasinya, tapi publik juga diberi hak untuk menggugat bila kesulitan memperoleh informasi apapun dari pemerintah. Dan, dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa elemen masyarakat di Aceh, seperti wartawan, LSM, dan lain-lain yang mengajukan “gugatan” untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Hasil sidangnya memang ada yang berhasil, namun ada juga yang memang informasinya tidak boleh dibuka ke publik karena beberapa hal.

Seperti dikatakan Wapres tadi, di antara elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka adalah memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, maka badan publik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif ) di daerah ini hendaknya bersikap lebih profesional dan proporsional terkait pengelolaan informasi. Sebab, selama ini masih ada yang informasinya “remang-remang” alias tanggung atau ragu-ragu.

Sebaliknya, masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat badan publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. Artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Jika ini berjalan baik di Aceh, maka kita yakin tahun depan Aceh akan menerima anugerah serupa yang lebih berkelas dan lebih berkualitas lagi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved