Opini

KEK Arun Harapan Baru

PEMBENTUKAN pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi bagian terpenting dalam aspek pembangunan ekonomi

KEK Arun Harapan Baru
Eks kilang Arun NGL Co, salah satu landskap Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe 

Oleh Shaivannur M. Yusuf

PEMBENTUKAN pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi bagian terpenting dalam aspek pembangunan ekonomi dan peningakatan produktivitas sebuah negara, termasuk Indonesia. Pengembangkan 12 wilayah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 17 wilayah sebagai Kawasan Industri (KI), 10 wilayah sebagai Daerah Prioritas Pariwisata Nasional (DPP), dan 26 wilayah sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (Bisnis.com, 20/10/2017).

Pada 2018-2019 ini ditargetkan ada 9 kawasan KEK baru yang akan dibangun. Di Aceh, melalui PP No.5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi juga telah ditetapkan Arun-Lhokseumawe sebagai KEK. Dalam hal ini, Aceh satu provinsi yang masuk dalam target establish pada 2018 ini. KEK Arun dikelola oleh konsorsium antara PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pelindo I (Persero), Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), dan membentuk perusahaan PT Patna (Patriot Nusantara Aceh).

KEK Arun akan menjadi penggerak ekonomi di Aceh, dengan memperbaiki iklim investasi maka daya tarik investor untuk berinvestasi semakin meningkat. Di kawasan ini akan dipagari dengan luas 2.622,48 ha. Dan sudah beroperasi beberapa industri di dalam kawasan tersebut yang lokasinya terpencar di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Persisnya, PT Aceh Asean Fertilizer (AAF) seluas 236,4 ha yang akan menghasilkan industri petrokimia, PT Pertamina (151,3 ha) juga menghasilkan petrokimia, PT Pelindo I (38,18 ha) menyediakan pelabuhan dan logistik, PT Pupuk Iskandar Muda (307,15 ha) juga menghasilkan petrokimia, eks PT Arun (1.689,8 ha) akan kembali menghasilkan minyak, gas, dan energi, serta PT Kertas Kraft Aceh (KKA) seluas 199,6 ha yang nantinya kembali akan menghasilkan pulp (bubur kertas) dan kertas (Serambi, 2/3/2017).

Presiden telah menyetujui saham KEK Arun untuk Aceh sebesar 46% (Serambi, 13/7/2017) meningkat dari sebelumnya hanya 25%, dan kurun waktu 6 tahun kemudian secara otomatis Aceh akan mendapatkan saham manyoritas sebanyak 51%. Ini merupakan good will dari beberapa pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk meloby Jakarta. Tidak hanya itu, pada 13 September 2017 lalu Presiden Joko Widodo juga telah meneken Keppres No.26 Tahun 2017 mengenai Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Aceh, yang ketuanya dijabat oleh Gubernur Aceh.

Percepatan realisasi
Proses percepatan realisasi KEK Arun adalah sebuah keniscayaan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, daerah dan kabupaten kota, mengingat akan ada 30.000 lebih pekerja yang dipastikan terserap saat KEK Arun mulai beroperasi. Pekerja bukan hanya buruh, tetapi para intelektual atau teknokrat Aceh yang profesional bisa pulang kampung dan bekerja di KEK.

Di samping itu, berbagai investor yang nantinya akan berinvestasi dengan konsep “persaingan sempurna”. Ada hal yang menarik di sini, campur tangan pemerintah Aceh terlihat begitu dominan, misalnya Gubernur ditetapkan sebagai pimpinan dewan kawasan dengan melibatkan beberapa pejabat pemerintah lainnya, artinya Aceh punya kontrol baik terhadap aktivitas investasi di KEK Arun.

Adanya campur tangan pemerintah Aceh di KEK Arun, memberi harapan baru untuk memperbaiki iklim investasi dan perekonomian Aceh. Misalnya, pemerintah dalam hal ini bisa menentukan pajak untuk investasi baru atau tenant-tenant yang hendak melakukan kegiatan investasi di area KEK Arun, mulai dari 0-30%. Intervensi permerintah perlu, tujuannya adalah untuk mengatasi kontradiksi-kontradiksi di dalam KEK, dan mempertahankan kondisi-kondisi tertentu dalam perekonomian di KEK.

Tidak hanya menyediakan kesempatan kerja bagi rakyat Aceh, tetapi KEK Arun diharapkan akan mentransformasikan struktur ekonomi Aceh terutama struktur ekonomi wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara serta daerah-daerah sekitarnnya yang memiliki nilai tambah yang lebih besar yang berbasis pada migas dan energi, industri pendukung ketahanan pangan, petrokimia dan logistik. Kemudian KEK Arun juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih menjanjikan dan meningkat di masa mendatang.

Empat komponen di atas sangat layak untuk menjadi sumber penggerak pertumbuhan ekonomi (economic growth driver) di kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya. Terkait dengan hal tersebut, ketersediaan energi menjadi hal yang sangat penting. Dan untuk keperluan tersebut, suplai energi diharapkan berasal dari berbagai PSC (Production Sharing Contract) yang melakukan kegiatan di wilayah Aceh seperti Blok B, Blok A, Eni Krueng Mane dan termasuk blok blok dilepas pantai yang saat ini sedang melakukan joint study dan explorasi (Bappeda, 2015).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved