MPU Aceh: Hoaks Haram

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui Sidang Paripurna V Tahun 2018 MPU Aceh, 5-7 November 2018

MPU Aceh: Hoaks Haram
Prof. Dr. Tgk. H Muslim Ibrahim MA 

BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui Sidang Paripurna V Tahun 2018 MPU Aceh, 5-7 November 2018, memutuskan bahwa berita bohong (hoaks) adalah haram. Hukum menciptakan hoaks dan menyebarkannya, baik terencana atau tidak, adalah haram, serta bertentangan dengan hukum adat dan hukum positif.

Hal itu tertuang dalam Rancangan Fatwa MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) dan Dampaknya Menurut Tinjauan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Positif. Menurut ulama, hoaks atau berita bohong didefinisikan sebagai informasi/konten yang tidak sesuai dengan kenyataan dan/atau bertujuan untuk hal-hal yang negatif.

Ketua MPU Aceh, Prof Dr Tgk Muslim Ibrahim MA, seusai rapat paripurna tersebut kepada wartawan, Rabu (7/11), mengatakan bahwa Alquran sendiri melarang hoaks. Dijelaskan, bagi setiap muslim yang mendapat suatu informasi diharuskan menyelidikinya terlebih dahulu sebelum percaya dan menyebarkannya kepada orang lain.

“Sejak 15 abad yang lalu hoaks itu sudah dilarang. Kita ingin hoaks lenyap dari dunia ini, begitu pesan dari Alquran sendiri,” ujarnya didampingi Wakil Ketua I, Tgk HM Daud Zamzami.

Menurut pria yang akrab disapa Abu Muslim ini, penyebaran hoaks melalui teknologi informasi saat ini memberikan dampak negatif, meresahkan, dan menimbulkan disharmonisasi di antara masyarakat. “Kita sendiri memiliki Alquran, hadits, ijma, qiyas, dan perlu ditegaskan lagi dengan adanya fatwa ulama saat ini, supaya lebih menggema di masyarakat,” jelasnya.

Terlebih lagi di tahun politik saat ini, hoaks begitu merajalela di berbagai media sosial dan dapat merugikan banyak pihak. Namun Abu Muslim membantah bahwa fatwa tersebut sengaja dipersiapkan untuk kepentingan politik saja. “Kita perlu ulangi dan ingatkan lagi masyarakat bahwa hoaks itu haram hukumnya. Bukan dalam konteks politik saja, tapi untuk semua bidang,” tegas Abu Muslim.

Untuk itu, Abu Muslim berharap media bisa menjadi garda terdepan dalam penyebaran berita benar ke masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk tidak langsung percaya dengan berita/informasi yang ia dapat dari internet, media sosial, atau aplikasi pesan yang saat ini banyak digandrungi. “Kepada media, sebarkan lah informasi yang benar dengan mengecek dulu ke sumber utamanya sebelum disebar ke masyarakat,” pesannya.

MPU berharap rancangan fatwa yang selanjutnya akan dijadikan fatwa itu diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan masyarakat. Kepada pemerintah, pihaknya berharap agar menindak pelaku dan penyebar hoaks sesuai hukum yang berlaku. “Kepada masyarakat agar dapat bertindak secara bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Cek dan ricek terlebih dulu,” pinta Abu Muslim.

Sementara Wakil Ketua II MPU Aceh, Tgk Faisal Ali yang juga Ketua Tim Perumus mengatakan bahwa hoaks memiliki enam ciri-ciri, yaitu; informasi atau konten itu tidak jelas sumbernya, mengandung unsur fitnah dan tuduhan, disampaikan secara tidak proporsional, mendiskreditkan seseorang, disampaikan dalam konteks penyesatan opini dan ujaran kebencian, dan biasanya tidak ditemukan di media baik elektronik maupun cetak.

“Hoaks itu tidak jelas sumbernya, ada penistaan di dalamnya, menyudutkan orang lain, dan tidak ada di media-media resmi. Bagi yang memproduksi maupun yang menyebarkan hukumnya haram,” kata pria yang akrab disapa Lem Faisal ini.

Dia juga mengingatkan agar informasi yang belum jelas tidak boleh disebarkan, dikembangkan, apabila belum ada klarifikasi.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved