Panwaslih Ungkap Caleg Berstatus PNS

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Nagan Raya mengungkapkan bahwa salah satu calon legislatif

Panwaslih Ungkap Caleg Berstatus PNS
MUHAMMAD YASIN, Ketua KIP Nagan Raya

* KIP Nagan Diadukan ke Panwaslih Aceh

SUKA MAKMUE - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Nagan Raya mengungkapkan bahwa salah satu calon legislatif (caleg) DPRK yang telah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) diketahui masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami telah melaporkan hal ini ke Panwaslih Aceh untuk ditindaklanjuti, sebab penetapan caleg yang masih berstatus PNS adalah sebuah pelanggaran adminitrasi, dan harus dicoret dari daftar caleg,” kata Ketua Panwaslih Nagan Raya, Said Syahrul Rahmad, kepada Serambi, Rabu (7/11).

Menurut Said Syahrul, caleg dari salah satu partai nasional itu sebenarnya sudah mengajukan surat pensiun dini. Namun oleh Bupati Nagan Raya, surat permohonan itu ditolak dengan alasan Pemkab masih kekurangan PNS dan masih membutuhkan tenaga dan pikiran yang bersangkutan.

Dengan keluarnya surat dari Pemkab yang menolak permohonan pensiun dini, maka saat itu pula yang bersangkutan seharusnya harus dicoret dari daftar caleg.

“Kita telah melakukan investigasi terhadap laporan warga menyangkut adanya salah satu caleg yang masih berstatus PNS, dan hal itu benar adanya. ucap Said Syahrul. “Caleg itu sampai saat ini juga masih menerima gaji PNS, dan kita telah mengantongi bukti-buktinya,” tambah dia.

Said Syahrul juga menginformasikan bahwa pada Jumat (9/11) besok akan digelar sidang pembuktian di Kantor Panwaslih Aceh di Banda Aceh. Pihak yang akan dihadirkan antara lain ketua partai sebagai pihak terkait dan KIP Nagan Raya.

“Dalam tuntutan kita, KIP Nagan Raya harus diberikan teguran dan sanksi karena telah melanggar aturan adminitrasi, menetapkan caleg dalam DCT padahal yang bersangkutan tidak diizinkan pensiun dini. Selain itu kita juga meminta dibatalkannya SK KIP Nagan Raya tentang penetapan caleg dalam DCT itu,” pungkas Said Syahrul Rahmad.

Sementara itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya, Muhammad Yasin, yang dikonfirmasi Serambi secara terpisah, mengatakan, penetapan salah satu caleg yang diduga PNS dalam DCT sudah sesuai dengan ketentuan KPU.

“Penetapan caleg itu sudah sesuai dengan peraturan KPU. Sehingga tidak ada yang dilanggar, sebab KIP berpedoman kepada Peraturan KPU,” ujarnya.

Untuk diketahui, ketentuan terkait TNI/Polri, ASN, DPR, DPRD, DPD wajib mundur telah diatur secara detail oleh KPU di Pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Hal ini dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri, kemudian tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat berwenang.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved