Komisi VII DPRA Konsultasi Raqan Pendidikan Dayah ke Kemendagri

Pemerintah pusat tidak keberatan dengan lahirnya raqan itu asalkan tidak berbenturan antara aturan pendidikan umum.

Komisi VII DPRA Konsultasi Raqan Pendidikan Dayah ke Kemendagri
SERAMBINEWS.COM/IST
Ketua Komisi VII DPRA, perwakilan Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA), Tgk H Yusuf A Wahab, Dr Tgk H Muntasir Abdul Qadir MA dan sejumlah staf ahli saat berada di Kantor Dirjen Kemendagri. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi VII DPRA bersama Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA) melakukan konsultasi Rancangan Qanun (Raqan) Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemendagri), Rudi Hartono, di Hotel Aryuduta, Jakarta, Rabu (7/11/2018) lalu.

Baca: Seorang Pria Membakar Mobil dan Tikam Orang di Jalanan Melbourne, ISIS Mengaku Bertanggung Jawab

Ketua Komisi VII DPRA, Tgk H Musannif SE mengatakan pemerintah pusat tidak keberatan dengan lahirnya raqan itu asalkan tidak berbenturan antara aturan pendidikan umum dengan pendidikan dayah.

Apalagi pemerintah Aceh diberi kewenangan menjalankan syariat Islam.

Baca: Foto Wanita Penjual Sayur Kehujanan di Darussalam Ini Viral, Netizen: Potret Perjuangan Seorang Ibu

“Intinya, qanun ini nanti harus saling menguatkan," kata Musannif kepada Serambinews.com, Jumat (9/11/2018).

Musannif yang juga Ketua Yayasan Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee ini menyatakan bahwa dayah merupakan lembaga pendidikan yang telah berjasa mendidik generasi jauh sebelum kemerdekaan, sudah semestinya ada qanun yang menjamin bahwa pendidikan dayah juga harus mendapat perhatian pemerintah.

Baca: Lulus Jadi Pilot, Ini 10 Fakta Putri Irwandi Yusuf, Putroe Sambino Meutuah, Nomor 9 Paling Haru

"Saya dan Dewan Pendidikan Aceh komit qanun ini wajib kita sahkan segera agar dayah-dayah di Aceh bisa berkembang layaknya pendidikan umum selama ini yang menjadi perhatian utama pemerintah. Apalagi selama ini dayah telah mampu mendidik generasi dan menjauhkan dari degradasi moral, pergaulan bebas, narkoba, dan LGBT,” pungkas Musannif.

Baca: Stasiun Televisi China Luncurkan Mesin Pembaca Berita, Persis Seperti Manusia Sungguhan

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komisi VII DPRA, perwakilan Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA) Tgk H Yusuf A Wahab, Dr Tgk H Muntasir Abdul Qadir MA dan sejumlah staf ahli. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved