Mutu PNS tak Semata Ditentukan Nilai CAT

Menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kini bukan hal yang gampang. Selain harus menunggu lama pemerintah

Mutu PNS tak Semata Ditentukan Nilai CAT
WAKIL Ketua DPRA, Dalimi, bersama Kakanreg XIII BKN Banda Aceh, Makmur Ibrahim, memantau pelaksanaan tes CAT CPNS di Kampus Abulyatama, Aceh Besar, Rabu (7/11). 

Menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kini bukan hal yang gampang. Selain harus menunggu lama pemerintah membuka formasi, proses testingnya juga berat dan bertahap-tahap. Dalam, tahapan tes CPNS yang sedang berjalan di seluruh Indonesia, ternyata hasilnya sangat menyedihkan. Banyak sekali peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi dasar (SKD). Para pelamar berguguran pada ujian tahap awal yang berbasis komputer atau computer assisted test (CAT). Mereka tidak mencapai passing grade (nilai ambang batas) berdasarkan Permen PANRB Nomor 37/2018.

Karenanya, banyak daerah melalui gubernur, bupati, atau wali kota yang protes. Mereka menganggap nilai ambang batas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) itu terlalu tinggi. Permen yang mengatur tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS menetapkan, nilai minimal yang harus dicapai para peserta dalam ujian SKD kelompok jalur umum, yakni 143 untuk tes karakteristik pribadi (TKP), 80 untuk tes intelegensia umum (TIU), dan 75 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK).

Para kepala daerah bersama unsur dewan perwakilan rakyat daerah menganggap nilai ambang batas yang terlalu tinggi sebagai penyebab bergururannya para peserta tes. Hampir semua formasi tak ada yang memenuhi kebutuhan. Bahkan, ada daerah yang semua peserta gagal dalam CAT. Oleh sebab itu, kini banyak provinsi dan kebupaten kota di Indonesia yang akan menyurati Menteri PANRB meminta nilai ambang batas itu diturunkan (down grade).

Wakil Ketua DPRA, Dalimi SE.Ak, mengatakan, sangat disayangkan dengan nilai ambang batas setinggi itu banyak pelamar CPNS di Aceh yang berguguran. Padahal, formasi CPNS yang tersedia di Aceh untuk tahun 2018 lumayan banyak. “Laporan yang saya terima, dalam sehari yang ikut ujian SKD 1.000 sampai 1.500, tapi yang lulus ujian CAT hanya dua orang, lima, bahkan ada yang kosong mungkin, tidak ada sama sekali,” katanya.

Selain itu, banyak peserta yang mengeluh karena waktu yang tersedia untuk menjawab soal-soal ujian sangat terbatas. Sesungguhnya, para peserta sudah paham betul bahwa persaingan dalam merebut formasi CPNS itu sangat berat. Makanya, untuk ikut tes ini mereka sudah belajar berbulan-bulan, bahkan banyak di antara mereka yang ikut bimbingan belajar dengan bayaran jutaan rupaih perorang. Jadi, ini menggambarkan bahwa peserta itu serius namun mereka belum mampu melewati “hadangan” CAT yang dinilai terlalu tinggi.

Jadi, kita setuju pemerintah dan dewan memperjuangan kebijakan “down grade” demi membuka peluang bagi peserta untuk lolos menjadi CPNS. Sebab, kalau nilai ambang batas kelulusan tidak dikurangi, maka bisa jadi yang lulus CAT tak sampai satu persen. Dan, yang lulus CAT itu pun belum tentu lulus tas tahap-tahap berikutnya. Otomatis, hasil tes CPNS untuk tahun 2018 ini, tak mampu memenuhi formasi yang tersedia.

Sekali lagi, kita setuju “down grade”, toh kualitas PNS di negeri ini tidak semata-mata ditentukan oleh hasil tes CAT itu. Kualitas, PNS sangat tergantung pada program pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan pemerintah ketika mereka sudah menjadi menjadi abdi negara.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved