Caleg Berstatus PNS Harus Dicoret

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Nagan Raya, meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Caleg Berstatus PNS Harus Dicoret
Logo KIP

SUKA MAKMUE - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Nagan Raya, meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Aceh agar mencoret calon legislatif (caleg) DPRK yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Desakan tersebut disampaikan Ketua JaDI Nagan Raya, Said Mudhar, kepada Serambi, Jumat (9/11), menanggapi pemberitaan Panwaslih Nagan Raya yang mengungkapkan tentang adanya caleg DPRK masih berstatus PNS.

“Keputusan Panwaslih Nagan Raya yang melaporkan caleg berstatus PNS ke Panwaslih Aceh sudah tepat, sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Said Mudhar.

“Hal itu agar adanya kepastian hukum, sehingga adanya keadilan dalam mematuhi ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Panwaslih Aceh, Said Syahrul, menuturkan, caleg dari salah satu partai nasional itu sebenarnya sudah mengajukan surat pensiun dini.Namun Bupati Nagan Raya menolak permohonan itu dengan alasan Pemkab masih kekurangan PNS dan masih membutuhkan tenaga dan pikiran yang bersangkutan.

Dengan keluarnya surat dari Pemkab yang menolak permohonan pensiun dini, menurut Said Syahrul, maka saat itu pula yang bersangkutan seharusnya harus dicoret dari daftar caleg.

“Kita telah melakukan investigasi terhadap laporan warga menyangkut adanya salah satu caleg yang masih berstatus PNS, dan hal itu benar adanya. ucap Said Syahrul. “Caleg itu sampai saat ini juga masih menerima gaji PNS, dan kita telah mengantongi bukti-buktinya,” tambah dia lagi.

Ketua JaDI Nagan Raya, Said Mudhar, mengatakan, keputusan Bupati selaki pejabat pembina kepegawaian sudah sangat jelas. Seharusnya KIP dapat mempedomaninya dalam penetapan caleg yang berstatus PNS.

“Dalam PKPU juga sudah diatur secara rinci, tinggal memedomaninya saja. Penetapan caleg yang masih berstatus PNS itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada penyelenggara pemilu agar memberikan kepastian hukum agar peserta pemilu tidak dirugikan di kemudian hari. Selain itu, rakyat juga tidak ragu-ragu menggunakan hak pilihnya nanti. “Saya yakin Panwaslih Aceh akan mencoret caleg Nagan Raya tersebut,” tutup Said Mudhar.

Panwaslih Aceh memang dijadwalkan menggelar sidangpembuktian terhadap kasus tersebut, pada Jumat (9/11) kemarin. Pihak yang akan dihadirkan antara lain ketua partai sebagai pihak terkait dan KIP Nagan Raya.

Panwaslih Nagan Raya dalam tuntutannya meminta agar KIP Nagan Raya diberikan teguran dan sanksi karena telah melanggar aturan adminitrasi. Selain itu juga meminta dibatalkannya SK KIP Nagan Raya tentang penetapan caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT).(c45)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved