Cukai Rokok, Antara Pendapatan Negara dan Visi Kesehatan Pemerintah

Pemerintah akhirnya membatalkan rencana kenaikan tarif cukai rokok untuk 2019. Kebijakan ini melawan tren kenaikan cukai rokok rata-rata 10,5 persen.

Cukai Rokok, Antara Pendapatan Negara dan Visi Kesehatan Pemerintah
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Dadang Mulya (42), warga Desa Pancalang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengaku sebagai sosok pria yang menggendong bayi pada bungkus rokok dan protes karena tak ada izin. 

“Bukan juga karena petani tembakau, jumlahnya sudah berkurang secara natural ratusan ribu orang,” kata dia.

Baca: Tembakau Hijau dari Gayo Mulai Mendapat Pasar di Jakarta, Jadi Souvenir Wisata Daerah

Sulit untuk membantah tudingan Faisal. Desakan untuk menangguhkan kenaikan cukai tahun depan datang bertubi-tubi dari kalangan industri tembakau yang didukung oleh Kementerian Perindustrian.

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pernah berkirim surat pada Menteri Keuangan dan Presiden Joko Widodo tentang hal itu.

Selain penundaan kenaikan cukai mereka juga meminta agar pemerintah penyederhanaan penghitungan cukai dengan menggabungkan golongan rokok sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).

Gappri juga meminta pemerintah meneruskan dukungannya yang sudah bisa membuat industri tembakau mandiri secara ekonomi, mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta mampu melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk petani tembakau, cengkeh dan pekerja.

Menurut Faisal dengan konsumsi rokok yang tetap bahkan cenderung naik, Indonesia akan menghadapi masalah kesehatan yang pelik.

Laporan terakhir dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pengelola jaminan kesehatan di Indonesia, menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen pengeluarannya digunakan untuk membiayai pengobatan penyakit-penyakit terkait dengan rokok.

Penyakit-penyakit itulah yang membuat kinerja BPJS Kesehatan berdarah-darah dengan laporan defisit hingga Rp16,5 triliun pada akhir tahun ini.

“Perawatan penyakitnya mahal sekali. Degeneratif dan perlu penanganan lama serta macam-macam tindakan,” ujar Faisal.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dengan kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan dirinya tidak mempunyai visi terhadap kesehatan publik.

Cukai yang ajek, kata Tulus, membuat produksi rokok meningkat dan makin terjangkau oleh anak-anak, remaja, dan rumah tangga miskin.

Padahal cukai ditetapkan sebagai perlindungan baik perokok maupun calon perokok yang dibebankan pada konsumen.

“Cukai ini kan ditetapkan agar orang berhati-hati untuk tidak merokok. Dibayar oleh konsumen, bukan industri rokok,” ujar dia.

“Pemerintah menjerumuskan mereka dalam ketergantungan konsumsi rokok dan menjerumuskan mereka dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam,” tambah dia.

Apalagi dengan izin untuk menjual “ketengan” atau membeli hanya satu batang, membuat rokok menjadi sangat murah dan mudah didapatkan bahkan oleh mereka yang belum berpenghasilan.

Dengan jumlah perokok mencapai 36,3 persen dari populasi atau sekitar 94 juta orang, kebijakan ini akan menimbulkan berbagai masalah.

Tingginya jumlah perokok seharusnya membuat pemerintah mengambil langkah progresif untuk memperlambat laju prevalensi perokok, seperti menaikkan cukai hingga 57 persen seperti yang diamanatkan undang-undang.

Baca: Daripada Makan Rumput, Kambing Ini Lebih Doyan Menyantap Rokok dan Tembakau

Persoalan bertambah karena rokok di Indonesia menempati pengeluaran kedua terbesar setelah beras, bahkan pada keluarga miskin, persisnya 27 persen untuk beras dan 10 persen untuk rokok.

Pengeluaran untuk rokok, enam kali lebih besar daripada belanja tempe, lima kali lebih besar dari belanja daging ayam dan tiga kali lebih besar dari belanja telur.

“Pengeluaran untuk racun lebih tinggi daripada protein. Gizi keluarga tidak terpenuhi karena rokok, padahal makanan bergizi kunci pembangunan sumber daya manusia,” ujar Faisal yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Bagi Faisal, pemerintah harus bersikap realistis terhadap industri rokok yang sebenarnya sudah menjadi sunset industry dengan berhenti “memanjakan mereka”.

Industri tembakau juga sudah menyadari kondisi ini dan berusaha mengalihkan bisnis ke berbagai sektor usaha.

Peranan industri tembakau pada gross domestic product (GDP) juga tidak terlalu tinggi, yaitu 0,9 persen, jauh di bawah industri kelapa sawit.

Dengan demikian, peranannya pada perekonomian nasional juga makin kecil.

Karena itu, pilihan untuk menurunkan industri tembakau bukan langkah yang tidak mungkin dan jika dilakukan dengan konsisten tidak akan menimbulkan masalah berarti.

“Kita tidak akan menghentikan industri tembakau, tapi menurunkannya secara bertahap tapi progresif, “ujar dia.

Menurut Faisal, industri nasional kini seharusnya sudah memulai transformasi menjadi “industri yang mengandalkan kemampuan manusia” dari “industri yang mengandalkan sumber daya alam”.

Namun, tembakau dan efek buruknya pada kesehatan adalah penghalang utama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, ujar Faisal.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, penundaan kenaikan cukai ini akan membuat pemerintah harus bekerja keras mengejar target pendapatan dari cukai.

Baca: Bea Cukai Langsa Amankan KM Bermuatan Barang Selundupan dari Thailand, Petugas Lepaskan Tembakan

Ini karena produksi rokok memang turun secara konsisten dan ditambah outlook ekonomi yang masih stagnan pada angka 5,1 persen.

“Artinya tidak ada kenaikan permintaan pada barang kena cukai. Jadi satu satunya jalan adalah ekstensifikasi cukai tahun pada depan tiga barang sekaligus,” ujar dia.

Tiga barang tersebut bisa cukai plastik, kendaraan bermotor dan minuman dengan pemanis.

“Jika hanya satu barang, tidak akan mencapai target,” kata Bhima.

Tahun depan, penerimaan cukai hasil tembakau ditargetkan sebesar Rp158,8 triliun atau naik Rp10,6 triliun dibandingkan target tahun ini sebesar Rp 148,2 triliun.

Menurut Bhima, pemerintah harus berani mengambil langkah ini dengan menekan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan aturannya.

“Perluasan basis cukai ini memang perlu dengan alasan pengendalian barang yang mempunyai eksternalitas negatif,” ujar dia.(Anadolu Agency)

Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved