Empat Pulau Tetap Milik Aceh

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menyatakan tidak benar empat pulau di wilayah perairan Aceh Singkil

Empat Pulau Tetap Milik Aceh - delegasi-komisi-ii-dpra-dipimpin-nurzahri.jpg
serambi/fikar w eda
Delegasi Komisi II DPRA dipimpin Nurzahri, datangi Kemeterian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan isu kepemilikan empat pulau di wilayah Aceh oleh Sumut, Jumat (8/11/2018) serambi/fikar w eda
Empat Pulau Tetap Milik Aceh - pantai-pulau-mangkir-besar-di-kawasan-singkil-utara_20180824_091714.jpg
PANTAI Pulau Mangkir Besar di kawasan Singkil Utara, Aceh Singkil. Foto direkam barubaru ini.

* Tak Benar Dicaplok Sumut

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menyatakan tidak benar empat pulau di wilayah perairan Aceh Singkil telah diklaim menjadi milik Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sebab, Perda Ruang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZW3K) Sumatera Utara tidak mengatur kepemilikan pulau, melainkan mengatur pemanfaatan ruang perairan antarpulau yang berbatasan dengan perairan Aceh Singkil tersebut.

Hal ini ditegaskan Dr Ir Krishna Samudra MSi selaku Direktur Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pertemuan dengan Komisi II DPR Aceh di kementerian setempat, Jakarta, Jumat (9/11).

Komisi II DPRA yang dipimpin Nurzahri ST bersama Ramadhana Lubis, Sulaiman SE MSW, Tgk Khalidi, Yahdi Hasan, Drs H Aminuddin MKes, Tgk Jemarin SPdI MPd, Ir H Sulaiman Ary, Darmawan, Dedi Safrizal ST, dan Kartini Ibrahim datang ke KKP untuk mengklarifikasi adanya isu klaim kepemilikan empat pulau di perairan Aceh Singkil oleh Provinsi Sumatera Utara.

“Pemerintah Aceh juga memiliki hak yang sama dengan Sumut tentang pemanfaatan ruang perairan di wilayah tersebut dan itu bisa diatur dalam Qanun RZW3K Aceh,” ujar Krishna. Oleh sebab itu, dia menyarankan, Pemerintah Aceh dan DPRA menyegerakan penyelesaian rancangan Qanun RZW3K Aceh sehingga bisa disahkan sebagai qanun pada 2018 ini.

Di awal pertemuan, Ketua Komisi II, Nurzahri memaparkan, pihaknya mendengar informasi adanya empat pulau milik Aceh yang berada di perairan Aceh Singkil telah diklaim sebagai milik Sumut yang tertuang dalam Perda RZW3K provinsi tersebut. Keempat pulau itu adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang.

Namun, berulangkali Krishna memastikan, bahwa Perda RZW3K Sumut tidak mengatur kepemilikan pulau, tapi mengatur pemanfaatan ruang perairan. Ia mengharapkan, tidak terjadi salah tafsir soal Perda RZW3K. Mengenai status kepemilikan empat pulau di perairan Aceh Singkil itu, Krishna mempersilakan Pemerintah Aceh bertanya ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Bagian Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya juga sudah menyarankan hal ini kepada Gubernur Aceh, tapi tidak tahu kenapa belum juga ditindaklanjuti sampai sekarang,” ungkapnya.

Nurzahri berjanji akan menyahuti usulan Krishna Samudra tersebut. “Segera akan kita datangi BIG dan Adwil Kemendagri. Sebab, data dan petanya ada di lembaga tersebut,” tukas Nurzahri kepada Serambi usai pertemuan.

Terkait dengan belum selesainya Qanun RZW3K Aceh, Nurzahri memastikan, apabila sudah masuk ke DPRA, maka tidak butuh waktu lama untuk pembahasan. “Kita tidak lama. Yang penting bagi kita, tidak ada wilayah Aceh yang tidak masuk, dan tidak ada kewenangan Aceh yang dikurangi,” tegasnya.

Secara terpisah, Senator Aceh, Fachrul Razi menyatakan, akan mengundang Mendagri ke DPD untuk membahas keberadaan empat pulau di perairan Aceh Singkil itu. “Tidak boleh ada yang melakukan klaim kepemilikan pulau tersebut, sebab itu jelas berada di perairan Aceh Singkil,” tandas Fachrul Razi.(fik)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved