Kasus Berat di Aceh pun Akan Dituntaskan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkomitmen akan menuntaskan kasus pelanggaran berat

Kasus Berat di Aceh pun Akan Dituntaskan
SERAMBI/M ANSHAR
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (dua dari kiri) berbicara dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali dan Pemimpin Perusahaan , Mohd Din dalam kunjungan silaturahmi di Kantor Harian Serambi Indonesia, Meunasah Manyang PA, Lambaro, Aceh Besar, Jumat (9/11/2018). SERAMBI/M ANSHAR 

BANDA ACEH - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkomitmen akan menuntaskan kasus pelanggaran berat yang pernah terjadi di Aceh, seperti kasus Rumoh Geudong di Pidie, Jambo Keupok di Aceh Selatan, Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh Utara, kasus Bumi Flora di Aceh Timur, dan kasus dugaan penghilangan orang secara paksa di Bener Meriah.

Dari lima kasus tersebut, dua kasus sudah selesai, yaitu tragedi Jambo Keupok di Aceh Selatan yang terjadi 17 Mei 2003 dan tragedi Simpang KKA di Aceh Utara yang terjadi 3 Mei 1999. Kedua kasus itu selesai ketika Komnas HAM dipimpin Dr Otto Nur Abdullah atau lebih dikenal dengan nama Otto Syamsuddin Ishak.

“Sekarang masih ada tiga yang menjadi tanggung jawab kami, yaitu kasus Rumoh Geudong, kasus di Bener Meriah, dan Bumi Flora. Khusus kasus Rumoh Geudong penyelidikannya sudah selesai dan sudah kita serahkan ke Jaksa Agung,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia, kemarin.

Damanik menyampaikan, untuk saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan baru terkait kasus pelanggaran berat atau pelanggaran HAM dari Aceh. Kini pihaknya hanya sedang menuntaskan penyelidikan kasus-kasus sisa.

Menurutnya, pengungkapan kasus Bumi Flora dan di Bener Meriah sedikit rumit dan butuh pendalaman sehingga butuh waktu untuk menyelesaikannya.

Di sisi lain, Damanik juga menyatakan bahwa Komnas HAM mendukung penuh keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengungkap kebenaran atas kekerasan yang dialami korban konflik Aceh. Lembaga itu dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Meskipun Undang-Undang KKR secara nasional telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Damanik meyakini KKR Aceh masih tetap bisa melaksanakan tugasnya. Dia menyatakan akan mendorong Presiden Jokowi untuk mengeluarkan undang-undang lain yang serupa untuk menjamin keberadaan KKR di Indonesia.

Namun demikian, untuk saat ini, Damanik menilai kinerja KKR Aceh akan sedikit mengalami hambatan dalam penyelesaian reparasi (pemulihan) atau ganti rugi terhadap korban dampak konflik jika tidak ada KKR Nasional.

Dalam qanun disebutkan, kerugian korban dampak konflik akan ditanggung oleh pemerintah. “Kalau APBA sudah pasti tidak sanggup membayarnya itu,” pungkas Damanik. (mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved