Ombudsman-DPR RI Bahas Dana Desa

Tim dari Biro Hukum dan Kajian Pengaduan Setjen DPR RI mengunjungi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Lamgugob

Ombudsman-DPR RI Bahas Dana Desa
Acehselatan.com
Ilustrasi 

BANDA ACEH - Tim dari Biro Hukum dan Kajian Pengaduan Setjen DPR RI mengunjungi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Lamgugob, Banda Aceh, Kamis (8/11). Kedatangan tim yang berjumlah enam orang itu untuk membahas bersama Ombudsman terkait Program Dana Desa, atau di Aceh populer dengan istilah ‘Dana Gampong’ serta permasalahan di dalamnya.

Rombongan DPR yang dipimpin Safaruddin disambut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin. Pada kesempatan itu, Safaruddin menyampaikan bahwa timnya tengah melakukan kajian tentang dana desa yang selama ini kerap dikeluhkan. “Kami datang untuk melakukan kajian tentang dana desa sekaligus bersilaturahmi dengan Ombudsman Aceh,” ujarnya, dalam rilis yang diterima Serambi kemarin.

Berdasarkan catatan pihaknya, kata Safaruddin, hingga November 2018 sudah ada empat ribu pengaduan terkait dana desa yang masuk ke DPR RI. Maka dari itu, persoalan itu harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. “Jangan sampai masalah ini menjadi bom waktu bagi desa sendiri. Di sisi lain, dana desa yang dikelola secara baik akan membawa kemakmuran bagi sebuah desa, meningkatkan infrastruktur, serta kesejahteraan bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin mengatakan, selama ini pihaknya juga mendapat laporan tentang dana desa, yang mana beberapa di antaranya sedang diproses. “Beberapa masalah dana desa yang dilaporkan ke kami terkait dengan maladministrasi, bukan korupsi. Seperti kurangnya transparansi dalam penggunaan dana atau ketidaksepahaman para aparatur desa,” kata dia.

Taqwaddin juga menjelaskan cara Ombudsman menyelesaikan pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait dana desa. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan Inspektorat dan Tim Saber Pungli. Dr Taqwaddin juga mengharapkan adanya reformasi terkait dana desa. “Kita berharap ada perubahan statistik angka kemiskinan di Aceh. Dana desa harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Aceh Masuk Kategori Kuning
Pada bagian lain, Ketua Tim Kesekjenan Komisi II DPR-RI, Safaruddin mengungkapkan bahwa Aceh masuk dalam kategori ‘kuning’, yang berarti memiliki potensi bermasalah dalam penggunaan dana desa selama ini. Hal itu terungkap saat tim mengunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Rabu lalu. “Masalah dana desa ini harus mendapat pengawasan serius dari semua pihak. Jangan sampai Aceh menjadi merah, tapi harus diturunkan menjadi hijau,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga sudah mendapat banyak masukan terkait dana desa, baik dari DPMG Aceh maupun Ombudsman RI Perwakilan Aceh. “Insya Allah, kami akan segera tindaklanjuti masukan dari sejumlah pihak terkait masalah ini,” pungkasnya.(fit)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved