Pidie Tanpa APBK-P 2019

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie tidak mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (RAPBK-P) 2018

Pidie Tanpa APBK-P 2019
SERAMBINEWS.COM/IDRIS ISMAIL
Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya bersama SKPK membahas RAPBK 2018 di gedung dewan setempat, Kamis (14/12/2017). 

* Dewan Sudah Pernah Menegur Pemkab

SIGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie tidak mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (RAPBK-P) 2018 dan menjadi yang pertama kalinya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie sudah pernah menegur pemkab untuk segera mengajukan dokumen APBK-P untuk dibahas, agar dapat menampung anggaran di luar APBK yang sudah disahkan.

Hal ini lantaran pihak eksekutif tidak mengajukan berkas, dengan batas waktu pengajuan dokumen APBK-P pada 30 September 2018. “Kami sangat menyayangkan, Pemkab Pidie tidak mengajukan APBK Perubahan 2018,” ujar Wakil Ketua DPRK Pidie, Jamaluddin SP, Kamis (8/11).

Jamaluddin yang merupakan politisi Nasdem itu menyebutkan tidak ada persoalan, jika APBK Perubahan tidak dibahas, namun ada konsekwensi yang harus dihadapi. Dia menegaskan hal itu merupakan untuk pertama kali, selama dirinya di DPRK tidak menerima usulan APBK Perubahan.

“Ya, memang tidak masalah, tetapi ada dampak berbagai kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBK Perubahan harus ditunda,” sesalnya. Disebutkan, dalam anggaran perubahan, umumnya banyak kegiatan yang telah disusun tidak tertampung dalam APBK, jadi ditampung dalam APBK perubahan, tetapi hal itu harus ditunda.

“Namun, kita belum tahu, apa saja item kegiatan APBK Perubahan yang telah disusun,” tutur Jamaluddin. Dia menyatakan anggaran yang sudah dianggarkan akan menjadi Silpa daerah, padahal pimpinan dewan sudah pernah menegur secara tertulis agar Pemkab Pidie segera mengusulkan APBK-P ke dewan untuk dibahas.

Namun, sebutnya, saat ini pihak dewan sedang fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha SSos MSi yang dihubungi secara terpisah menyatakan sudah menyusun APBK-P 2018, tetapi tidak bisa diajukan lagi ke dewan. “Kami sudah mempersiapkan dokumen APBK-P, tetapi terbentur aturan Gubernur Aceh yang menyebutkan paling lambat 30 September 2018,” ujarnya.

Dia mengaku aturan dari gubernur berisikan hal itu, diterima pada 15 Oktober 2018, sehingga jelas-jelas tidak bisa dibahas lagi dengan dewan. “Surat pemberitahuan dari gubernur terlambat sampai pada kami, sehingga ada pertimbangan lain juga,” katanya.

Ridha menyatakan sudah ada keputusan bersama bahwa APBK-P 2018 tidak diajukan lagi ke dewan. “Jika kita paksa bahas, maka terbentur aturan dan waktu lagi, apalagi APBK-P 2018 dievaluasi lagi, sehingga jelas-jelas tidak memungkinkan lagi,” ujarnya.

Dikatakan, Pemkab Pidie mulai memfokuskan untuk mengajukan RAPBK 2019, sehingga dapat disahkan tepat waktu. “Kita targetkan, APBK 2019 bisa segera diajukan dan selesai dibahas akhir tahun ini,” demikian Plt Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha MSi, tanpa merincikan jumlah anggaran 2019.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2018 sebesar Rp 2,2 triliun disahkan menjadi qanun dalam sidang paripurna DPRK Pidie pada Kamis (15/2/2018) malam.(aya)

pembatalan apbk-p
* Pemkab sudah susun APBK-P 2018
* Aturan dari gubernur diterima 15 Oktober
* Batas akhir APBK-P tanggal 30 September
* Dewan sudah pernah menegur pemkab
* Ajukan segera APBK-P untuk dibahas
* Sampai batas akhir tidak ada usulan
* Akhirnya, usulan di APBK-P ditunda 2019
* Untuk pertama kalinya, Pidie tanpa APBK-P

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved