Raqan Pendidikan Dayah Dikonsultasikan ke Kemendagri

Komisi VII DPRA bersama Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA) melakukan konsultasi Rancangan Qanun (Raqan)

Raqan Pendidikan Dayah Dikonsultasikan ke Kemendagri
SERAMBINEWS.COM/IST
Ketua Komisi VII DPRA, perwakilan Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA), Tgk H Yusuf A Wahab, Dr Tgk H Muntasir Abdul Qadir MA dan sejumlah staf ahli saat berada di Kantor Dirjen Kemendagri. 

BANDA ACEH - Komisi VII DPRA bersama Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA) melakukan konsultasi Rancangan Qanun (Raqan) Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemendagri), Rudi Hartono, di Hotel Aryuduta, Jakarta, Rabu (7/11) lalu.

Ketua Komisi VII DPRA, Tgk H Musannif SE, menyampaikan, pemerintah pusat tidak keberatan dengan lahirnya raqan itu asalkan tidak berbenturan antara aturan pendidikan umum dengan pendidikan dayah. Apalagi pemerintah Aceh diberi kewenangan menjalankan syariat Islam. “Intinya, qanun ini nanti harus saling menguatkan,” kata Musannif.

Musannif yang juga Ketua Yayasan Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee ini menyatakan, dayah merupakan lembaga pendidikan yang telah berjasa mendidik generasi jauh sebelum kemerdekaan. Karena itu sudah semestinya ada qanun yang menjamin bahwa pendidikan dayah juga harus mendapat perhatian pemerintah.

“Saya dan Dewan Pendidikan Aceh komit qanun ini wajib kita sahkan segera agar dayah-dayah di Aceh bisa berkembang layaknya pendidikan umum selama ini yang menjadi perhatian utama pemerintah. Apalagi selama ini dayah telah mampu mendidik generasi dan menjauhkan dari degradasi moral, pergaulan bebas, narkoba, dan LGBT,” pungkas Musannif.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komisi VII DPRA, perwakilan Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA), Tgk H Yusuf A Wahab, Dr Tgk H Muntasir Abdul Qadir MA dan sejumlah staf ahli.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved