Zonasi Pesisir dan Pulau Kecil Dibahas

SEMENTARA itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh bersama Tim Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Zonasi Pesisir dan Pulau Kecil Dibahas
Dok. Novri
Resort di Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil. 

SEMENTARA itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh bersama Tim Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta dinas terkait lainnya, melakukan kelanjutan pembahasan zonasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh. Pembahasan ini dilakukan di Lantai III kantor Gubernur dan dibuka Asisten II Setda Aceh, dr Taqwallah MKes.

Dalam pengarahannya, Taqwallah mengatakan, rapat pembahasan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu merupakan lanjutan dari pembahasan tahapan I hingga VIII yang sudah dilakukan DKP Aceh, dalam rangka mencari bahan untuk penyusunan rencana pembuatan rancangan qanun zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah Aceh. “Menurut pengamatan kami, kawasan dalam penyusunan rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil ini ada empat. Pertama, kawasan pemanfaatan umum, kedua kawasan konservasi, ketiga alur laut, dan keempat kawasan strategis nasional tertentu,” ulasnya.

Untuk kawasan pemanfaatan umum, jelasnya, ada tujuh zonasi yaitu, zonasi energi, zonasi pengamanan, zonasi perikanan tangkap, zonasi perikanan budi daya kawasan mangrove, zonasi pelabuhan, zonasi pemukiman, dan zonasi pariwisata seperti Pulau Sabang, Pulau Banyak, Pulau Aceh, serta lainnya.

“Sedangkan, untuk kawasan konservasi ada dua zonasi yaitu zonasi konservasi perairan dan zonasi taman wisata alam. Lalu, untuk kawasan alur laut, ada tiga zonasi yaitu zonasi alur palayaran/perlintasan, zonasi pipa/kabel bawah laut, dan zonasi migrasi biota laut. Sementara untuk kawasan strategis nasional tertentu, hanya ada zonasi pulau-pulau kecil terluar, seperti Pulo Rondo dan lainnya,” papar dia.

Karena itu, tukas Taqwallah, perlu secepatnya menuntaskan penyusunan bahan dokumen rancangan qanun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar di Aceh itu sebagai pegangan dalam mengamanan wilayah Aceh. “Sebab, kalau kita sudah membuat qanunnya, maka jika ada pihak lain yang mengklaim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita, mereka harus dan wajib mengeluarkannya kembali,” tandas dia.

Kepala DKP Cut Yusminar menambahkan, forum diskusi yang digelar itu untuk memfinalkan draf rancangan qanun rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. “Apa yang disepakati bersama di tingkat kelompok kerja akan dijadikan bahan rancangan qanun yang mau kita serahkan kepada DPRA untuk dibahas dan disahkan,” jelasnya.

Tahapan pembahasan untuk pembuatan dokumen alokasi ruang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, sebutnya, sampai 11 tahapan.

“Dan posisi tapan pembahasan kita sekarang ini, sudah mencapai tahapan ke-9. Ini artinya, tinggal dua tahap lagi yaitu pembahasan DPRA dan uji klinis dari Kemendagri. Kalau tuntas tahun ini, pada tahun depan sudah bisa diusulkan untuk menjadi draf raqan prioritas legislasi DPRA 2019,” pungkasnya.(her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved